Pimpinan MPR: Rencana Penghapusan Premium akan Memberatkan Masyarakat Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan rencana penghapusan BBM jenis premium pada tahun 2022 mendatang. Dia menilai penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.

“Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Penghapusan BBM jenis premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/1/2022).

Walaupun Syarief mendukung dengan BBM yang ramah lingkungan tetapi tidak seharusnya memberatkan masyarakat. Sebab itu pemerintah harus memikirkan solusi alternatif sebagai pengganti premium.

“Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM ataupun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil sebelum menghapuskan BBM jenis premium," bebernya.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Dia juga menegaskan, BBM jenis pertalite agar tidak dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat. Dia pun mendorong, pemerintah meninjau kembali wacana penghapusan BBM tersebut.

"Perlu ada peninjauan kembali terkait ketersedian BBM pengganti dan harga serta akses masyarakat. Kita berharap, sebelum dilakukan penghapusan, jenis BBM yang akan menggantikan sudah tersedia sehingga dapat diakses dan memiliki harga yang murah.”, ungkapnya.

Tidak hanya itu pemerintah juga kata dia harus melakukan sosialisasi sebelum melakukan penghapusan. Pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kecil sehingga bisa menjaga daya beli.

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi. Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil,dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan atau rendah," pungkasnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin/Merdeka.com