Wiranto Temui Wakil Presiden, Bahas Masalah IKN sampai Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama 4 anggota lainnya menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Selasa (18/01/22).

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama 4 anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata dia.

Dia menjelaskan untuk masalah pandemi Covid-19, satu hal yang disoroti adalah langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya pengembangan UMKM.

Kemudian, soal pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset," kata Wiranto.

Sementara, anggota Wantimpres Agung Laksono menyebut, landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

"Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan," kata dia.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ma'ruf Amin menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Misalnya soal UMKM, akan diatasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota.

"Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan," kata dia.

Terkait pemangunan SDM, tentu melalui berbagai program. "Melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," kata dia