Jokowi Minta Anggota Korpri Jadi Trendsetter, Bukan Hanya Sebatas Follower

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) hanya sekedar menjadi follower atau pengikut di era disrupsi.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 28 Jan 2022, 16:26 WIB
Diterbitkan 28 Jan 2022, 16:26 WIB
20170113-Jokowi-Temui-Pelaku-Industri-Jakarta-AY
Presiden Joko Widodo memberi keterangan saat melakukan pertemuan dengan pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1). Jumlah UMKM di Indonesia terbilang cukup besar, yaitu lebih dari 50 juta UMKM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) hanya sekedar menjadi follower atau pengikut di era disrupsi. Dia ingin para anggota Korpri meningkatkan kompetensi agar mampu menjadi trendsetter.

"Di era disrupsi, saya berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter, bukan sebatas follower," jelas Jokowi saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Munas Korpri secara virtual, Jumat (28/1/2022).

Dia menyampaikan bahwa saat ini Korpri berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat. Tak hanya itu, munculnya disrupsi teknologi di hampir semua sektor kehidupan membuat ekspektasi masyarakat menjadi semakin tinggi.

"Masyarakat membutuhkan program yang inovatif, solusi yang kreatif, cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada," ujarnya.

Untuk itu, kata Jokowi, anggota Korpri harus bersikap terbuka dan menghilangkan ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu. Dia menekankan bahwa kolaborasi lintas organisasi, daerah, ilmu, dan profesi menjadi kunci menghadapi tantangan masa depan.

"Karena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh suatu lembaga tertentu, bahkan satu disiplin ilmu," kata Jokowi.

Harus Berikan Dampak Nyata

Di sisi lain, dia mengingatkan ASN untuk menggunakan seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara secara akuntabel. Jokowi menyebut birokrasi yang ada harus memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.

"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi," tutur Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya