Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menganggap saat ini rakyat seakan dijadikan sapi perah oleh kalangan oligarki dalam siklus Pemilu dan Pilkada.
Pasalnya banyak kebijakan yang dihasilkan saat ini tak menggubris pendapat rakyat. Padahal mereka para pembuat kebijakan dahulu dipilih oleh rakyat.
Baca Juga
"Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki dalam siklus Pemilu-Kada. Ini juga merupakan fakta durhaka berlapis dalam Bahasa Arabnya durhaka murokab terhadap rakyat, dan pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945," kata Busyro Muqoddas dalam sebuah agenda yang disiarkan lewat kanal Youtube Law Faculty Mulawarman University dikutip pada Rabu (2/2/2022).
Advertisement
Busyro menerangkan setidaknya terdapat lima undang-undang (UU) yang menurutnya dibentuk dengan ugal-ugalan. Misalnya UU tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Omnibus Law atau Cipta Kerja, revisi UU KPK dan terbaru UU menyangkut Ibu Kota Negara (IKN).
"Itu dilakukan dengan cara yang menggambarkan maaf cara ugal-ugalan. Bahkan sering saya sebut juga itu brutalisme politik. Nah ini ditambah juga dengan UU IKN yang sangat cepat pembahasannya, itu apalah kesimpulannya kalau bukan tandus adab demokrasi," tegas dia.
Â
Ambisi Politik Pencitraan
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu mengatakan ambisi kekuasaan tersebut justru dilegalkan oleh DPR koalisi pemerintah. Hal itu menurutnya sebuah ironi yang amat menyayat hati.
"IKN ini merupakan ambisi politik pencitraan yang sangat overdosis," kata dia.
Advertisement