Ketua MK : 5 UU Paling Sering Diuji, UU Pemilu hingga UU Ciptaker

Anwar menjelaskan pihaknya sudah menangani sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan. Terdiri dari 121 perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 153 perkara pemilihan kepala daerah.

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU KPK
Perbesar
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang uji materi UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/9/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan jumlah perkara yang sering diuji pada 2021. Ketua MK Anwar Usman merinci terdapat lima Undang-Undang.

Kelimanya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab UU Hukum Pidana (KUHAP), UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kitab UU Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Berkenaan dengan jumlah Undang-Undang yang diuji, berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021, sebanyak 48 undang-undang, dimohonkan pengujian. Dari jumlah tersebut, 5 undang-undang paling sering dimohonkan pengujian," kata Anwar saat memberikan laporan dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan MK 2021 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (10/2).

Dia merinci untuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diuji masing-masing 9 kali. Kemudian kitab UU Hukum Pidana (KUHAP) telah diuji 4 kali.

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masing-masing diuji sebanyak 3 kali," bebernya.

 

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno membantah adanya rencana pemerintah untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Menurutnya, dua undang-undang tersebut masih terus akan dijalankan tanpa revisi.

2 dari 2 halaman

Tangani 277 Perkara Pada 2021

Anwar menjelaskan pihaknya sudah menangani sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan. Terdiri dari 121 perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 153 perkara pemilihan kepala daerah.

Dia menuturkan dari 277 perkara sebanyak 253 perkara telah diputus. Dengan rincian, 99 putusan perkara pengujian undang-undang, 3 perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian 151 putusan perkara pemilihan kepala daerah.

"Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2021, 22 perkara pengujian undang-undang masih dalam proses pemeriksaan, dan seluruh perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah diputus. Untuk mengadili 277 perkara, dalam 3 kewenangan tersebut," ungkapnya.

Sementara itu Anwar menjelaskan, MK telah menggelar sebanyak 924 sidang. Terdiri dari 471 sidang panel dan 453 sidang pleno.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

2026 Naik, Beli Sekarang!
2026 Naik, Beli Sekarang!
Lihat Selengkapnya