Deretan Ormas, Parpol hingga Tokoh Nasional Angkat Bicara Soal Konflik di Desa Wadas

Liputan6.com, Jakarta Permasalahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah kian memanas terkait adanya penolakan dari sejumlah warga terhadap pembangunan proyek Bendungan Bener. 

Media sosial bahkan terhitung sejak Selasa, 8 Februari kemarin iramaikan oleh tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, hingga #WadasTolakTambang.

Sempat beredar pula video yang menunjukkan pengepungan dan penangkapan sejumlah warga desa oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Belakangan kabar tersebut dengan tegas dibantah  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Silakan lakukan, silakan dicek karena sekarang ini banyak sekali medsos (media sosial) yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. Itu sudah kita cek semua, tidak ada," jelas Mahfud dalam konferensi pers di Youtube Kemenko Polhukam, Rabu 9 Februari 2022. 

Adapun kericuhan yang terjadi di Wadas bermula dari penolakan sebagian warga terhadap pengukuran lahan untuk penambangan (quarry) di desa tersebut.

Peristiwa ini sontak mendapat sorotan banyak pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat (Ormas), Partai Politik (Parpol) hingga komentar dari para tokoh nasional. Mereka adalah: 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo tidak dipolitisasi. Apalagi jika dicap bahwa pemerintah menindas rakyat.

Hal itu disampaikan Ketum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya, saat sambutan di Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah NU ke 99 H, secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis, 10 Februari 2022.

"Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," katanya.

Yahya mengatakan bahwa seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan nahdlatul ulama insyaallah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri," ujar dia.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengaku prihatin atas insiden bentrokan antar warga dengan aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah.

Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow meminta pemerintah mengedepankan pendekatan kemanusian kepada mereka yang menolak pembangunan tersebut. Menurut Jeirry, pemerintah mesti lebih menonjolkan pendekatan persuasif ketimbang kekerasan.

"Meminta agar pemerintah lebih sabar dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan terhadap warga desa Wadas yang menolak, daripada sekadar mengatasnamakan pembangunan. Pemerintah perlu lebih persuasif dalam menangani persoalan ini. Penanganan yang terburu-buru berpotensi memicu konflik, baik vertikal maupun horizontal," katanya dalam keterangan tulis, Jumat (11/2/2022).

Jeirry mengaku pihaknya merasa bersimpati dengan warga yang dirugikan dalam peristiwa itu. Kehilangan tanah sebagai tempat hidup, menurut nya bukanlah sesuatu yang mudah, sekalipun ada kompensasi yang ditawarkan.

Untuk itu dia minta semua pihak untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menghargai hasil putusan hukum yang ada.

"Mendorong semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri," tandasnya.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menyesalkan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah, Ken Ragil Turyono menilai semestinya aparat kepolisian lebih mengedepankan langkah persuasif dibanding cara-cara kekerasan.

"Kami sadar benar, pembangunan untuk menyejahterakan rakyat harus terus berjalan. Namun di negara berdasarkan Pancasila, perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan bijaksana. Pembangunan tanpa kekerasan harus bisa dilakukan. Kita punya mekanisme musyawarah mengurai titik tengkar menjadi titik temu. PSI meminta agar tidak ada lagi kekerasan di Wadas," Kata Ken Ragil.

PSI berharap, suara yang berbeda harus didengar dan dicarikan solusi. "Sangat tidak arif dan bijaksana jika suara yang berbeda dianggap melawan pemerintah. PSI meminta agar pemerintah pusat, daerah dan aparat terkait mengedepankan mendengar dan mencari win win solution," tegas Ken Ragil.

Dia juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang langsung menemui warga Desa Wadas dan meminta maaf. Permintaan maaf ini disampaikan Ganjar atas kejadian yang menimpa Warga Desa Wadas.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Mas Ganjar Pranowo yang meminta maaf dan mengambil tanggung jawab terkait Wadas. Namun, bagi kami permintaan maaf harus pula diiringi komitmen melindungi masyarakat agar tidak terjadi lagi kekerasan. Ken Ragil menekankan perlunya tindak lanjut dan jalan tengah agar proyek strategis nasional tetap berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya.

"Perlu ada keseriusan dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak," kata Ken Ragil. 

Wakil Ketua MPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda proyek di Desa Wadas, Purworejo. Hal ini menyusul penolakan warga atas penambangan batu andesit di tanah kelahiran mereka untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Penolakan ini berujung pada konflik warga dengan kepolisian.

Muzani mengusulkan agar pemerintah tidak melanjutkan dahulu pembangunan karena situasi tengah memanas. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat.

"Sebaiknya menurut saya, menurut kami ditahan dulu. Pengukuran dan target-target pembangunan saya kira itu menjadi penting tetapi karena ada situasi seperti ini sebaiknya ditahan dulu, sambil terus dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022.

Sekretaris Jenderal Gerindra ini meminta pemerintah bersabar. Terutama dalam menghadapi masyarakat.

Menurut dia, pengerahan aparat untuk mengawal pengukuran tanah itu menimbulkan luka bagi masyarakat Wadas.

"Menghadapi masyarakat kita harus dobel kesabaran, kita harus dobel kekuatan. Karena inilah suatu, dan di manapun selalu begitu," ujar Muzani.

Taufik Akbar Harefa