PKS: Permintaan Maaf Belanda Perlu Diikuti Ganti Rugi Keluarga Korban

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, pada Jumat (18/2/2022) menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan secara secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis di Indonesia pada 1945-1950.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS, Sukamta, menyatakan, kekejaman penjajah adalah peristiwa pedih, namun bangsa Indonesia memiliki jiwa besar untuk memberikan maaf.

"Pengalaman pahit menjadi negeri yang pernah dijajah, membuat Indonesia menjadi bangsa yang anti penjajahan," ujar Sukamta kepada wartawan, Sabtu (19/2/2022).

"Para founding fathers bangsa ini menegaskan di dalam konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan, permintaan maaf Belanda atas kekejaman yang pernah dilakukan di Indonesia, akan lebih baik diikuti dengan tindakan nyata dengan upaya penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta-fakta yang terjadi di masa lalu.

"Serta memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi lahan pembantaian Belanda juga perlu dibangun prasasti atau museum, sebagai penghormatan bagi para korban dan sekaligus pengingat bagi generasi berikutnya," jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga berharap pemerintah Belanda mau menebus kesalahan dengan aktif mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah.

"Akan sangat baik jika pemerintah Belanda bisa memiliki sikap seperti Indonesia yang selalu mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah menuju kemerdekaannya dan tidak pernah mau berteman dengan penjajah," ucap Sukamta.

"Jika sikap seperti ini mendapat dukungan dari banyak negara termasuk Belanda, tentu cita-cita menghadirkan dunia yang aman dan damai bukan sesuatu yang mustahil," pungkasnya.