Ketua DPD RI: Partai Politik Jangan Bikin Gaduh Isu Penundaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan memunculkan wacana penundaan pemilu. Sebab, melalui Menko Polhukam Mahfud Md, Presiden Jokowi dukungan tetap  menyelenggarakan pemilu di 2024 .

"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," ujar LaNyalla dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).

Menurut La Nyalla, sikap pemerintah sudah tegas mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Sudah jelas sikap Jokowi terhadap masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,"  ucapnya.

La Nyalla juga meminta media mengedukasi masyarakat terhadap isu penundaan pemilu ini.

"Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan," katanya. 

Isu penundaan pemilu ini juga melebar dan sampai menyeret pemerintah. Padahal, menurut La Nyalla, Jokowi sudah sering menyampaikan menolak perpanjangan masa jabatan.

"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, sikap Presiden Jokowi sudah jelas terhadap wacana penundaan Pemilu.

Setelah tanggal pemungutan suara diputuskan pada 14 Februari 2024, Jokowi memberikan perintah kepada Menko Polhukam dan Mendagri. Jokowi ingin instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 disiapkan.

"Presiden menekankan kembali kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ujar Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (7/3).

Sikap Jokowi sudah jelas tidak ingin Pemilu 2024 ditunda. Maka itu, Mahfud meminta semua pihak tidak lagi mendesak-desak Jokowi untuk menunda Pemilu 2024.

"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar itu yang menjadi urusan-urusan di luar pemerintahan," tegasnya.