DPR Minta Polisi Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun, untuk dibagikan masing-masing Rp 300.000 pada bulan ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar kepolisian benar-benar menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin.

Menurutnya, hal ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan oleh rakyat.

"Saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Dia menambahkan, peran kepolisian dalam penyaluran BLT ini tentunya sangat diperlukan mengingat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maupun TNI.

"Selain itu, dengan jumlah personil yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal," kata Sahroni.

Politikus NasDem itu juga mengingatkan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan polisi melainkan semua instansi terkait. Seperti TNI, Kemenkeu, dan lainnya.

"Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Sehingga Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun, untuk dibagikan masing-masing Rp 300.000 pada bulan ini.

"Kebutuhan anggarannya Rp 6,15 triliun untuk KPM program bansos pemerintah dan Rp 750 miliar untuk PKL, totalnya Rp 6,9 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin (4/4).

Febrio menjelaskan dana Rp 6,15 triliun tersebut akan dibagikan kepada 20,5 juta KPM yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sedangkan sisanya sebesar Rp 750 miliar akan dibagikan kepada para pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan minyak goreng dalam menjalankan usahanya.