KPK Buka Peluang Usut Dugaan Korupsi Tambang Ilegal Briptu Hasbudi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tambang ilegal yang menjerat menjerat Briptu Hasbudi alias HS. Hasbudi dijerat Polda Kalimantan Utara sebagai tersangka dugaan penambangan emas ilegal.

"Kami nanti juga akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi-potensi di sana tindak pidana korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2022).

Ali mengatakan pihak lembaga antirasuah berpengalaman menindak korupsi di bidang sumber daya alam. Menurut Ali, KPK tinggal menemukan adanya kerugian keuangan negara dari tambang ilegal yang dilakukan Hasbudi.

"Bisa dihitung kerugian keuangan negara, misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan penambangan, di sanalah ini ada pintu masuk, saya kira KPK bisa mengkaji lebih jauh terkait dengan kasus ini, ya," kata Ali.

Ali menegaskan KPK tidak pandang bulu dalam mengusut suatu kasus. Menurut Ali, jika ditemukan minimal dua alat bukti dan adanya kerugian keuangan negara, maka lembaga antirasuah bakal mengusut tuntas kasus ini.

"Saya kira ini menarik karena isu terkait isu sumber daya alam juga menjadi konsen KPK, ya," kata Ali.

Sebelumnya, KPK membenarkan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) sudah melakukan koordinasi dengan lembaga antirasuah untuk menelusuri aset milik Briptu Hasbudi alias HS. HS diketahui merupakan tersangka kasus kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal.

"Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (10/5/2022).

Ali menyatakan, KPK siap membantu dan berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kaltara menuntaskan pengusutan kasus tersebut. Termasuk salah satunya untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK dalam kasus itu.

"Termasuk mengkaji apakah ada dugaan tindak pidana korupsinya pada kasus dimaksud," kata Ali.

Seorang anggota Polri yang berdinas di Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) diringkus oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kaltara bersama Polres Tarakan, pada Rabu (4/5/2022) siang.

Polisi berpangkat Briptu HS itu diringkus saat berada di ruang tunggu terminal keberangkatan Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan. Penangkapan HS sendiri lantaran kepemilikan tambang emas ilegal yang berhasil diungkap oleh jajaran Polda Kaltara di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Kaltara.

Saat dikonfirmasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kaltara, AKBP Hendy F Kurniawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula adanya laporan masyarakat terkait tambang ilegal yang ada di desa tersebut.

"Dari informasi tersebut, kemudian kami tim gabungan dari Ditkrimsus Polda Kaltara dan Sat Reskrim Polres Bulungan menuju lokasi tersebut, dan mendapati adanya kegiatan pengelolaan material emas dengan cara rendaman,” terang Hendy saat dikonfirmasi, Rabu (4/5/2022).

Petugas pun langsung melakukan interogasi terhadap para pelaku di lokasi tambang tersebut. Saat ditanya terkait legalitas serta kepemilikannya, rupanya pihak tambang tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas yang diminta.

"Di sana kami mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya, sejumlah alat berat, delapan karung sampling Karbo, satu karung tanah rendaman, serta sejumlah peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal," papar Hendy.

Dia menambahkan, polisi berinisial HS sendiri ditangkap usai tim gabungan melakukan penggerebekan ke lokasi tambang emas ilegal di Sekatak, Kaltara.

"Jadi oknum anggota Polri ini ditangkap karena kepemilikan tambang emas ilegal,” kata perwira berpangkat dua melati di pundak.

Sebelum menangkap Briptu HS, polisi lebih dulu mengamankan lima pelaku lainnya di lokasi tambang ilegal. Mereka berinisial BU berperan sebagai koordinator, HA selaku Mandor dan M selaku penjaga bak. Sementara, dua orang lainnya adalah IL dan MI merupakan sopir truk.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 158 jo 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tentang penambangan tanpa izin. Di mana bunyinya setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.