Survei Indikator: Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun Menjadi 58,1 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen.

"Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen, terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5/2022).

Burhanuddin menyebut, penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.

"Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.

Diketahui, angka kepuasan tersebut menurun dibanding survei sebelumnya pada 20-25 April 2022, dengan persentase kepuasan 59 persen.

"Yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat," pungkas Burhanuddin.

Survei ini digelar pada 5-20 Mei 2022 dengan 1.228 responden. Sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen.

Beberapa waktu lalu, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun drastis dalam dua bulan terakhir.

"Kepuasan terhadap kinerja presiden menurun tajam dalam dua bulan terakhir," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dikutip dari rilisnya, Selasa 26 April 2022.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara itu, 49,7 persen responden menjawab cukup puas, 30,5 persen kurang puas, 8,1 persen tidak puas sama sekali, dan 1,5 persen tidak menjawab.

"Mayoritas merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), 59,9 persen. Cukup banyak yang cenderung tidak puas, 38,6 persen," jelas Burhanuddin.

Adapun alasan paling utama responden tidak puas dengan kinerja Jokowi yakni, karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat.

Kemudian, kurang berpihak kepada rakyat kecil, pemberian bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran, lapangan pekerjaan/pengangguran, ketidak adilan penegakan hukum, kemiskinan tidak berkurang, hingga ingin menunda pemilu dan menambah masa jabatan menjadi tiga periode.

"Puas terutama karena pemberian bantuan dan pembangunan infrastruktur. Sementara tidak puas terutama karena harga kebutuhan pokok meningkat," kata dia.

Jika dibandingkan pada survei dua bulan sebelumnya, tren kepuasan kinerja Jokowi kali ini memang menurun tajam. Pada Maret 2022, kepuasan kinerja Jokowi mencapai 64,6 persen dan Februari 2022 di angka 71,7 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di pasar tradisional yang jadi lokasi program pilot project distribusi minyak goreng curah Rp 14.000 per liter. Program inidilaksanakan BUMN Holding Pangan ID FOOD Group.

"Target Pilot project distribusi minyak goreng curah harga Rp 14.000 per liter akan didistribusikan ke 5.000 titik lokasi yang tersebar seluruh Indonesia sinergi BUMN dan Kementerian Perdagangan, kementerian terkait hingga private sector," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Pahala melanjutkan, pilot project ke 5.000 titik ini akan dilaksanakan BUMN Holding Pangan ID FOOD bersama anak usahanya di sektor perdagangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rajawali Nusindo.

Menurut dia, BUMN Pangan berpotensi mengembangkan market dengan menggandeng pengusaha kecil maupun pengecer dalam mendistribusikan minyak goreng agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Hal ini pun untuk meningkatkan peran BUMN dalam menjaga pasokan pangan.

"Tidak hanya pedagang ataupun pengusaha skala besar, para pengecer atau warung-warung bahkan UMKM pun bisa menjadi mitra BUMN dalam pendistribusian minyak goreng," ungkap Pahala.

"Jadi dari peran para pengecer minyak goreng yang menjadi kepanjangan BUMN Pangan dalam penyediaan pasokan minyak goreng," imbuhnya.

Pilot project distribusi minyak goreng ke 5.000 titik lokasi ditargetkan terlaksana mulai Sabtu 14 Mei 2022 secara perdana di titik lokasi DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ditargetkan hingga akhir Mei 2022 nanti terdistribusi ke 5.000 titik lokasi pasar tradisional lainnya. Diantaranya wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi.

Aparat kepolisian Insana Utara, Polres Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste, berhasil mengagalkan pengiriman tiga kontainer berisi minyak goreng yang akan diselundupkan ke Timor Leste.

"Kejadiannya pada Jumat (13/5) kemarin, dan ditemukan di atas kapal yang transit di Pelabuhan Wini yang berbatasan dengan Timor Leste," kata Kabid Humas Polda NTT AKBP Ariasandy seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan bahwa tiga kontainer berisi minyak goreng itu setelah berkoordinasi dengan pihak bea dan cukai Wini diketahui akan dikirim kembali ke asal muatan tersebut berasal yakni di Surabaya, Jawa Timur.

Kapal tersebut belum diketahui kapan akan berangkat namun pengiriman kembali ke Surabaya akan dilakukan menunggu jadwal keberangkatan kapal tersebut kembali ke Surabaya.

Proses pengiriman kembali sejumlah kontainer berisi minyak goreng itu menggunakan ijin Surat keputusan menteri perdagangan Nomor 22 THN 2022 di keluarkan pada tanggal 28 April 2022, dengan jenis pengiriman makanan ringan.

"Tidak menutup kemudian adanya permainan dokumen dari pihak Bea cukai Surabaya dan PT Maratus untuk barang yang tidak sesuai jenis muatan untuk di lakukan pengiriman," tambah dia.

Terkait jenis minyak goreng yang akan diselundupkan ke Timor Leste ujar dia, tidak diketahui jenis dan ukuran, karena barang tersebut sudah diambil ahli oleh pihak Bea dan Cukai Atambua