Adu Kuat Muhaimin Vs Gus Yahya Soal Massa NU di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mulai menghangat, dua tahun jelang Pemilu 2024. Kedua pucuk pimpinan tersebut saling mengklaim terkait basis massa NU dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan.

Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum PKB mengklaim dirinya telah disokong oleh ulama NU untuk maju sebagai capres 2024. Bahkan pada Maret 2022 lalu, ia bersafari politik ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Tujuannya, meminta dukungan dan doa dari ulama NU dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, klaim Muhaimin ini disambut dengan tepuk sebelah tangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf. Dia menegaskan, NU tidak boleh digunakan oleh partai politik apapun demi kepentingan Pemilu.

"Untuk semua partai, jadi NU itu ndak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik, karena kalau kita biarkan terus-terus begini ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Senin (23/5/2022).

Gus Yahya meminta agama khususnya Islam tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan parpol. Sebab, hal itu membuat NU tidak sehat. Ia menegaskan NU tidak mau menjadi alat politik parpol manapun.

"Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita tidak mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU,” kata dia.

Dia mengingatkan NU bukan untuk parpol tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa. "Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, NU ini untuk selalu bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, ditanya soal dugaan merenggangnya hubungan PBNU dengan PKB, Gus Yahya menegaskan tak pernah menyatakan apapun yang bisa merenggangkan atau memberi pengaruh negatif terhadap PKB.

"Kita kan gak ngapa-ngapain, kita kan enggak melakukan apa, saya tidak memberikan pernyataan apapun yang katakanlah berisi negatif siapapun apalagi PKB, kalau ada mengatakan renggang ya mereka yang merenggangkan diri,” pungkasnya.

Gus Yahya juga meminta Muhaimin untuk membuktikan klaim dukungan dari warga NU pada saat Pemilu mendatang.

“Itu kan tinggal nunggu buktinya aja, nanti kan kita lihat pemilu hasilnya bagaimana, didukung siapa,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga mengaku tak mempermasalahkan dan mempersilakan pengumpulan para ulama. Ia justru bergurau bahwa Panglima TNI juga hendak mengumpulkam ulama.

"Monggo, nanti kan sebentar lagi panglima juga akan mengumpulkan ulama juga,” ujar Gus Yahya.

PBNU mengigatkan agar kader khususnya pengurus NU tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2024. Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan, tidak segan memberikan sanksi tegas jika pengurus melanggar aturan.

"Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh," kata Yahya Cholil Staquf dilansir Antara, Senin (7/3/2022).

Dia mengaku PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, Mereka diduga terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketegangan yang terjadi antara PKB dan PBNU belakangan ini dianggap tidak akan manggangu perolehan suara PKB pada Pemilu 2024. Menurut pengamat politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, ada dua faktor yang membuat suara PKB tidak akan terpengaruh hal tersebut.

"Pertama, hasil survei terbaru yang Median temui menunjukan, bahwa sampai saat ini PKB masih menduduki posisi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia. Perolehan suara PKB masih di atas partai-partai Islam yang lain seperti PKS, PPP, dan PAN. Walau ketegangan ini sudah berlangsung cukup lama. Dan temuan ini konsisten dengan temuan lembaga survei lain," kata Rico Marbun, Senin 9 Mei 2022 lalu.

Alasan kedua menurutnya, dari data Median, sebagian besar pemilih PKB menganggap partai itu identik dengan NU. Berdasarkan hasil survei terakhir Median, Rico menyebutkan, sekitar 13,5 persen orang memilih PKB karena dianggap identik dengan NU dan 9,6 persen karena dianggap islami.

"Kalau digabungkan alasan para pemilih PKB, maka sebagian besar karena kultur NU dan Islam masih melekat kuat pada PKB. Adanya ketegangan antara NU dan PKB belakangan ini, bisa dikatakan belum begitu menggangu suara grassroot NU yang ada di PKB," katanya.

Sebelumnya santer diberitakan hubungan PKB, khususnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan PBNU dianggap kurang harmonis. Hal itu bermula ketika Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan PKB memiliki sekitar 13 juta pendukung solid. Menurutnya, belasan juta pendukung itu tidak terpengaruh siapa pun, termasuk Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

"Semua lembaga survei, pemilih PKB adalah loyal, solid sekali sampai ke bawah. Bahkan, Yahya Cholil Ketum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB, enggak ngaruh sama sekali," kata Cak Imin dalam sebuah program tayangan televisi, Minggu (1/5/2022).

Cak Imin sangat percaya diri modal dukungan di akar rumput bisa menyukseskan PKB pada Pemilu 2024. Dia bahkan yakin modal tersebut akan semakin besar jika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Meski begitu kondisi ekonomi sekarang ini menyuliskan sepak terjang PKB sebagai partai politik.

"Ketika krisis begini, pemilu, ya sudah yang punya uang yang menang. Berat buat partai saya," katanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar bersama ribuan ulama dan habaib juga sebelumnya menggelar doa bersama untuk perdamaian dunia di Kota Surabaya, Minggu (22/05/2022). 

Sejumlah ulama khos yang dijadwalkan hadir dalam acara doa bersama tersebut antara lain KH Anwar Manshur Lirboyo, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar, KH. Nurul Huda Djazuli Ploso, KH Abdullah Kafabihi Mahrus Lirboyo, KH. Kholil As’ad Situbondo, KH Abdurrohman Al-Kautsar (Gus Kausar) Ploso, KH Salam Sohib, Habib Alwi bin Idrus Baaqil Sampang, Habib Ali Zaenal Bondowoso, KH. Agus Ali Mashuri Tulangan Sidoarjo, dan sejumlah ulama dari berbagai daerah lainnya di Jawa Timur.

"Insya Allah, ada sekitar 1500 ulama dan habib yang hadir," terang Anik Maslachah, Ketua panitia halal bi halal bersama Muhaimin, Sabtu (21/05/2022).

Menurut dia, saat ini banyak permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya sirna, konflik juga terjadi di berbagai negara. Kondisi yang paling panas saat ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina.

"Konflik Rusia dan Ukraina ini kalau tidak segera diselesaikan bisa berdampak serius pada dunia. Imbasnya luar biasa. Saat ini saja ribuan warga Ukraina terpaksa mengungsi ke Eropa dan menjadi homeless. Ini menjadi persoalan dunia yang harus segera diselesaikan," ucap Cak Imin, Sabtu (21/5/2022).

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, konflik Rusia-Ukraina juga berdampak pada perekonomian dunia. Harga minyak dan gas, misalnya, dikhawatirkan terus melonjak dan pasokan ke sejumlah negara terganggu sebab Rusia merupakan salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Begitu pula dengan berbagai komoditas lainnya.

"Hal yang paling mengerikan adalah dampak kemanusiaannya. Akan berapa ribu bahkan jutaan orang yang akan meninggal dunia jika perang tidak segera dihentikan," ucap Cak Imin. Tidak hanya perang Rusia-Ukraina, persoalan konflik Israel dengan Palestina yang terus berlarut dan tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda bakal berhenti juga menjadi persoalan serius yang harus segera diakhiri.

Di wilayah yang terdekat dengan Indonesia, Myanmar, perbedaan etnis dan agama juga memicu konflik antara umat Budha dan Islam berkepanjangan sehingga menyebabkan penderitaan mendalam bagi etnis muslim Rohingya.

"Mereka adalah saudara-saudara kita juga. Bagaimana etnis minoritas Rohingya di Myanmar mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan," ucap Cak Imin.

Cak Imin mengatakan, Indonesia harus terlibat aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sebab, hal ini merupakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri Indonesia.

"Dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa bangsa ini harus bisa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tuturnya.