5 Hal Terkait Pertemuan Jokowi dengan KPU Bahas Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin 30 Mei 2022 menerima kedatangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, ada sejumlah hal yang dibahas Presiden Jokowi bersama Ketua dan Anggota KPU terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Salah satunya, Presiden Jokowi dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin masa kampanye pada Pemilu 2024 dipersingkat. Hal ini agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama. Dengan begitu, kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin 30 Mei 2022.

Kemudian, dalam pertemuan tersebut KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mulai dari, anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.

Lantas, Jokowi pun menyampaikan enam arahan terkait Pemilu 2024. Di antaranya, pertama, Jokowi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan. Adapun jadwal pemungutan suara untuk pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Lalu kedua, Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Berikut sederet hal yang dibahas Presiden Jokowi bersama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka Jakarta dihimpun Liputan6.com:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpandangan sama bahwa sebisa mungkin masa kampanye pada Pemilu 2024 dipersingkat. Hal ini agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama.

Dengan begitu, kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 Mei 2022.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," jelas Hasyim dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin 30 Mei 2022.

Dalam pertemuan itu, KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mulai dari, anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.

"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Hasyim.

Kemudian menurut Hasyim, Jokowi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," kata dia.

Hasyim menyampaikan Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," tutur dia.

Selain itu, Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Jokowi turut mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Dia mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

Misalnya, topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkap Hasyim.

Terakhir, Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara untuk mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terutama, logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," jelas Hasyim.

Presiden Jokowi menyampaikan enam arahan terkait Pemilu 2024. Pertama, Jokowi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan. Adapun jadwal pemungutan suara untuk pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," kata Hasyim.

Kedua, Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Sejumlah menteri tersebut yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," ujar Hasyim.

Ketiga, Jokowi meminta seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Keempat, Jokowi juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Dia mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

Misalnya, topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Kelima, Jokowi dan KPU berpandangan sama bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama. Sehingga, kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkap Hasyim.

Terakhir, Jokowi mengatakan akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Khususnya, logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jokowi berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," tutur Hasyim.

Terakhir, Hasyim memastikan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sejak bulan depan, atau tepatnya pada 14 Juni 2022. Hasyim pun memastikan, pihaknya sudah bersiap untuk menyambut hal itu dengan sejumlah rapat koordinasi atau rakor antar KPU provinsi.

"Kami akan menyelenggarakan rakor, melibatkan dengan KPU provinsi untuk memastikan KPU siap menyelenggarakan Pemilu," yakin Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin 30 Mei 2022..

Selain itu, lanjut Hasyim, pihak KPU pusat juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memastikan tahapan awal akan berjalan lancar.

Kepada Hasyim, Jokowi pun siap untuk bisa hadir dalam gelar pembukaan acara tahapan awal dimulainya Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022.

"Kami mengundang presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka untuk peluncuran dimulainya tahapan Pemilu. Presiden menyambut baik dan akan diagendakan hadir," jelas dia.