Wapres Ma’ruf: Saya Minta Tak Ada Lagi Desa Tertinggal Pada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta tidak ada lagi desa tertinggal pada tahun 2024. Dia berharap, target ini bisa diselesaikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghapus seluruh desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2024 mendatang.

“Saya meminta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal," kata Wapres Maruf, Jumat (24/6/2022).

Ma’ruf menuturkan, saat ini desa juga menjadi titik awal pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah pun mendorong ekonomi desa untuk terus bergerak salah satunya, melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya desa makin sejahtera.

"Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa," tuturnya.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan BUMDes, menurut Ma’ruf, adalah dengan melibatkan tokoh penggerak desa.

"Saya menilai keterlibatan tokoh penggerak desa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan memajukan desa," ujarnya.

Ma’ruf melanjutkan, keberhasilan pembangunan desa tetap harus ditopang oleh partisipasi aktif SDM setempat yang bersama-sama ingin memajukan desa di samping dukungan BUMN dan korporasi swasta melalui CSR-nya.

"Saya juga meminta BUMN/swasta dan BUMDes terus bersinergi mendukung pembangunan desa. Dukungan BUMN dan swasta untuk memberdayakan BUMDes diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi perdesaan pascapandemi," pungkas Wapres.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan keberadaan UU Nomor 6/2014 memberikan dampak luar biasa bagi percepatan pembangunan desa. Salah satu indikatornya adalah kian meningkatnya jumlah desa mandiri dan makin berkurangnya jumlah desa tertinggal serta sangat tertinggal.

“Berdasar IDM, 2021 jumlah desa mandiri mencapai 3.269 desa atau 4%, ini meningkat dari 2020 yang hanya 1.741 desa mandiri atau 2.49% dari 74.961 desa seluruh Indonesia. Kami tentu bersyukur dan bangga dengan raihan prestasi ini,” ujar Abdul Halim Iskandar saat meninjau persiapan peringatan sewindu Undang-undang Desa, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Pria yang disapa Gus Halim ini menjelaskan, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan perangkat untuk mengukur percepatan pembangunan desa. Menurutnya untuk menuju desa maju maupun mandiri perlu ketepatan intervensi dalam kebijakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

“Ketepatan ukuran ini penting, karena IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Hasil dari laporan tersebut kemudian dijadikan dasar regulasi untuk mewujudkan 51,2 % desa mandiri di tahun 2024” tegas dia dalam keterangan tertulisnya.

Desa Mandiri yang disebut Gus Halim adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik.

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dalam skala 1 sampai 100. Data terakhir dari survei Kemendes PDTT tahun 2021, dari 74.961 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri.

“Perlu lebih banyak lagi desa-desa yang bisa mandiri, salah satunya adalah lewat program smart village. Benar bahwa smart village mengandalkan internet of things (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi, tetapi semua itu harus selaras dengan tradisi dan budaya desa, agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa,” kata Gus Halim.

Dibandingkan dengan 2020, hasil Indeks Desa Membangun (IDM) Jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan sebanyak 1.528 Desa. Sementara itu, Desa Maju sebanyak 3.409 Desa. Sedangkan Jumlah Desa Berkembang mengalami Penurunan sebanyak 1.946 Desa dan Desa Tertinggal sebanyak 3.299 Desa. Penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang ini disebabkan karena mengalami peningkatan status menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com