Perubahan 22 Nama Jalan Dikritik Masyarakat, Wagub DKI: Sudah Final, Tidak Bisa Diganti Lagi

 

Berikut nama baru di beberapa jalan yang menggunakan tokoh Betawi;

 

1. Jalan Entong Gendut (sebelumnya Jalan Budaya)

 

2. Jalan Haji Darip (sebelumnya Jalan Bekasi Timur Raya)

 

3. Jalan Mpok Nori (sebelumnya Jalan Raya Bambu Apus)

 

4. Jalan H. Bokir Bin Dji'un (sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede)

 

5. Jalan Raden Ismail (sebelumnya Jalan Buntu)

 

6. Jalan Rama Ratu Jaya (sebelumnya Jalan BKT Sisi Barat)

 

7. Jalan H. Roim Sa'ih (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Barat)

 

8. Jalan KH. Ahmad Suhaimi (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Timur)

 

9. Jalan Mahbub Djunaidi (sebelumnya Jalan Srikaya)

 

10. Jalan KH. Guru Anin (sebelumnya Jalan Raya Pasar Minggu sisi Utara)

 

11. Jalan Hj. Tuty Alawiyah (sebelumnya Jalan Warung Buncit Raya)

 

12. Jalan A. Hamid Arief (sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 gang 5).

 

13. Jalan H. Imam Sapi'ie (sebelumnya Jalan Senen Raya)

 

14. Jalan Abdullah Ali (sebelumnya Jalan SMP 76).

 

15. Jalan M. Mashabi (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara).

 

16. Jalan H. M. Shaleh Ishak (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan).

 

17. Jalan Tino Sidin (sebelumnya Jalan Cikini VII).

 

18. Jalan Mualim Teko (sebelumnya Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke).

 

19. Jalan Syekh Junaid Al Batawi (sebelumnya Jalan Lingkar Luar Barat).

 

20. Jalan Guru Ma'mun (sebelumnya Jalan Rawa Buaya).

 

21. Jalan Kyai Mursalin (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang).

 

22. Jalan Habib Ali Bin Ahmad (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang).

 

 

 

 

 

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menegaskan bahwa DPRD tidak dilibatkan dalam perubahan 22 nama jalan di Jakarta. Mujiyono pun memastikan akan meminta penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait proses perubahan nama-nama jalan tersebut.

 

"Yang pasti DPRD tidak diajak komunikasi terkait dengan itu. Nanti hari Senin minggu depan kita akan ada rapat koordinasi mungkin ada beberapa hal yang akan kami tanyakan termasuk di dalamnya itu (tentang perubahan nama jalan)," ujar Mujiyono kepada merdeka.com, Senin (4/7).

 

Sebagaimana diketahui, Komisi A membidangi pemerintahan yang mencakup pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.