Y20 Minta Negara G20 Turunkan Harga Akses Internet

Liputan6.com, Jakarta - KTT Y20 menegaskan dalam dokumen rekomendasi kebijakan communique bahwa akses internet adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh anak muda karena berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Salah satu poinnya yakni mendesak pemerintah di negara G20 untuk memperluas jaringan internet dan menurunkan harga internet, agar bisa menjangkau komunitas marjinal yang selama ini belum bisa memperoleh akses internet dengan mudah.

Pandemi Covid-19 sendiri telah mempercepat transformasi digital. Hampir seluruh sektor saat ini bergantung pada akses internet untuk beroperasi dan hal tersebut menjadi masalah apabila penyebaran akses internet belum merata yang akan berdampak pada tingginya harga internet di beberapa wilayah.

Co-Chair Y20 Indonesia, Budy Sugandi menyatakan bahwa kemajuan teknologi digital menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi anak muda. Pemuda saat ini memang disebut digital native alias yang lahir dan hidup dengan dunia digital.

"Kemajuan teknologi digital berdampak pada generasi muda. Tetapi sejumlah kerangka kerja publik masih ambigu," tutur Budy dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

Menurut Budy, akses internet yang tidak merata dan mahal akan menghambat potensi anak muda untuk membantu memajukan perkembangan dan pembangunan dunia. Pemerintah harus melakukan terobosan untuk memastikan penyebaran akses internet yang merata dengan harga yang terjangkau.

"Sudah menjadi rahasia umum, masih banyak di daerah-daerah yg memiliki masalah internet baik karena lambat maupun mahal. Termasuk ada juga yg belum bisa mengakses internet bahkan belum ada listrik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Pancasila terutama sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata Budy.

Maria Monica Wihardja selaku Visiting Fellow ISEAS-Yusof Ishak Institute menambahkan, terdapat potensi konsekuensi negatif dari transformasi digital. Antara lain adalah munculnya kesenjangan teknologi dan ekonomi.

"Isu-isu ini sebagian disebabkan oleh minimnya standar internasional. Di sinilah, G20 dapat melakukan intervensi untuk menetapkan norma dan standar internasional di sektor digital untuk memitigasi risiko ini," jelas Monica.

Monica menyebut, puncak KTT G20 dan Y20 perlu menyepakati strategi untuk mengukur dampak dari transformasi digital. Delegasi Y20 menegaskan bahwa akses internet adalah potensi terbesar untuk memberikan kesempatan belajar, bekerja, konektivitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi.

"Rekomendasi kebijakan yang disusun oleh delegasi dan para pemuda Y20 mencakup tindakan untuk memastikan transisi yang adil, inklusif, dan berpusat pada perubahan masyarakat dan ekonomi menuju arah digital," Monica menandaskan.

KTT Y20 yang digelar di Jakarta dan Bandung telah resmi berakhir dengan diserahkannya dokumen rekomendasi kebijakan atau communique kepada perwakilan Republik Indonesia sebagai presidensi G20. Communique tersebut diserahkan oleh co-chair Y20 Indonesia 2022, Rahayu Saraswati kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

KTT Y20 sendiri dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara-negara anggota G20 yang berdialog mengenai isu-isu global yang berkenaan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan anak muda di seluruh dunia.

Communique yang diserahkan tersebut meliputi empat isu prioritas yaitu transformasi digital, lingkungan, ketenagakerjaan pemuda, serta keberagaman dan inklusi.