Pencitraan dan Politik Identitas Dinilai Berikan Pengaruh Negatif untuk Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, politik identitas atau polarisasi identitas dan pencitraan politik adalah sihir politik bagi rakyat Indonesia.

"Mengapa saya bilang itu sihir politik, karena hanya memperdaya, merayu dan memikat. Tapi memecah belah, tidak memberikan manfaat apa-apa bagi rakyat Indonesia, juga eksklusif, tidak inklusif," ujar Airlangga, dalam keterangan persnya, Senin (15/8/2022).

Karena itu, menurutnya, dibutuhkan rasionalitas, ide dan gagasan untuk mengakhiri cara politik identitas dan pencitraan dalam setiap pemilu. Dia mengibaratkan seperti tongkat Nabi Musa.

"Kita membutuhkan tongkat Nabi Musa untuk menghadapinya, yaitu rasionalitas. Ide, gagasan dan program. Itu adalah sesuatu hal yang inklusif di mana semua warga Indonesia bisa terlibat di dalamnya. Itu adalah hal yang tidak memecah belah dan bisa menyehatkan masa depan rakyat Indonesia," kata dia.

Airlangga menilai, apa yang dilakukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang memaparkan visi-misi, menekankan ide, gagasan dan rasionalitas program, adalah hal yang sangat penting. Bahkan dianggap fundamental bagus di tahun-tahun politik.

"Jelang 2024, setahun terakhir ini kita dipertontonkan dengan prosesi politik elektoral yang hanya menekankan pada popularitas dan elektabilitas tanpa adanya kekuatan ide dan gagasan," ujarnya.

Upaya yang dilakukan KIB untuk kembali ke politik gagasan, menurutnya, adalah bagian dari penemuan kembali jalur politik Indonesia.

"Momen politik ini penting, karena menurut saya ini adalah bagian dari rediscovery for our political way, penemuan kembali jalur politik kita. Karena republik ini adalah Republik Indonesia yang dibangun oleh akal budi, intelektualitas, kebijaksanaan, dan semangat untuk bekerja. Oleh karena itu, ide dan gagasan menjadi sesuatu hal yang utama untuk diperjuangkan," tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, ke depan dalam memilih pemimpin, tidak hanya memilih pemimpin yang memiliki konstituen besar. Tapi juga mengusung ide, gagasan dan rasionalitas.

"Kita memilih pemimpin yang layak memimpin Republik Indonesia, Republik yang dibangun dan diperjuangkan oleh akal budi," ujarnya.

Tahap selanjutnya, menurut Airlangga, KIB harus mengajak siapapun yang ingin menjadi pemimpin Indonesia dipertemukan dan diuji secara kritis oleh rakyat, masyarakat sipil, intelektual dan akademisi.

Sehingga, KIB benar-benar mendorong pemimpin yang layak memimpin negeri ini.