Elite Bicara Nasib PPP di KIB, Buntut Suharso Monoarfa Diberhentikan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan, partai berlogo Kabah tidak akan keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kendati Suharso Monoarfa digantikan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum.

Arsul menyinggung posisi Mardiono sebagai koordinator PPP di KIB. Maka itu yakin PPP tidak akan keluar dari koalisi

"Saya ingin menjawab kata-katanya begini bahwa pak Muhammad Mardiono itu adalah koordinator dari PPP Untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketauan lah jawabannya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Menurut Arsul Sani, Mardiono menjadi pihak yang terus menjembatani PPP dan KIB. Ia bergerak sebagai perwakilan PPP dengan rekan-rekan koalisi.

"Lah iya, jadi Pak Mardiono ini posisinya selama ini menjadi koordinator KIB dari PPP, sebagaimana pak Asman Abnur dari PAN kalau dari Golkar kalo gak salah pak sekjen sendiri," ujar Arsul.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan PPP akan tetap bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinannya. Mardiono menegaskan, PPP akan tetap menjalankan program-program KIB bersama PAN dan Golkar.

"Oh enggak ada, enggak ada (cabut dari KIB). Kita tidak terkait dengan itu semua program kerja yang sudah kita laksanakan terdahulu itu kita akan lebih meningkatkan lagi seiring jarum jam yang berputar ke depan. Jarum jam enggak pernah berputar ke belakang," kata Mardiono.

Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso majelis PPP mendorong digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

"Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.

"Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan," ujar Arsul.

Sejak lama di internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah dengar.

"Kalau yang menjadi pimpinan ppp itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan pak Suharso juga sudah mengetahui," ujar Arsul.

Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana," ujar Arsul.

"Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tegas anggota Komisi III DPR RI ini. 

Sementara Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha, menyatakan, Mukernas PPP yang digelar di Serang, Banten, Minggu (4/9/2022), tidak sah karena tidak sesuai AD/ART partai.

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).

Tamliha menyebutkan, karena Mukernas ilegal, maka pencopotan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan penunjukan Muhammad Mardiono juga sebagai Plt Ketua Umum juga tidak sah.

Menurut Tamliha, tidak ada wewenang Mukernas mencopot Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum.

"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih menyusun pengurus DPP PPP," kata dia.

Sebelumnya, Mardiono menyebut pemberhentian Suharso untuk meredam polemik yang belakangan menerjang PPP.

"Bukan dipecat, tapi para kader itu memberikan solusi Dalam rangka mengakhiri polemik," kata Mardiono pada wartawan, Senin (5/9/2022).

Mardiono menyatakan para kader PPPP melihat Suharso Monoarfa akan sibuk menghadapi agenda kenegaraan seperti G20, sehingga masalah Pemilu 2024 dan partai dibagi tugas dan diserahkan pada Mardiono.

"Membagi tugas itu agar beliau fokus pada tugas kementeriannya dan saya juga mendapat kepercayaan untuk bisa fokus untuk mengurus tugas di partai menghadapi pemilu," kata dia

Mardiono menyebut hasil Mukernas telah disampaikan pada DPP PPP dan Mukernas dipastikan sudah kuorum. "Alhamdulillah kuorum," kata dia.

Selanjutnya, adanya perubahan pengurus maka Mardiono menyebut pihaknya akan mendaftar ke KemenkumHAM.

"Tentu itu harus didaftarkan karena itu tercatat dengan SK Menkumham bahwa saat ini ketumnya beliau pak Suharso Monoarfa kemudian terjadi pembagian tugas itu, tentu kita mohonkan pergantian tugas itu kepada saya," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com