Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Depok Bakal Gelontorkan Rp4,9 Miliar

Liputan6.com, Depok - Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan bantalan sosial, mencegah inflasi daerah akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Depok mencapai Rp4,9 miliar.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan, kenaikan harga BBM membuat Pemerintah Kota Depok mengantisipasi terjadinya inflasi. Hal itu sesuai arahan dari Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Triwulan empat diberikan dua persennya untuk bantalan sosial.

“Jadi untuk Kota Depok jika DAU nya dua persen nya berarti sebesar Rp4,9 Miliar,” ujar Imam, Kamis (8/9/2022).

Imam menjelaskan, bantalan sosial akan diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni kelompok masyarakat rentan dan pra sejahtera. Selain itu, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan kepada masyarakat terdaftar DTKS disalurkan PT. Pos Indonesia.

“Total penerimanya mencapai 85.191 KPM selama 2 bulan yakni September dan Oktober, selain itu ada juga BPNT sebesar Rp200 ribu, sehingga totalnya menjadi Rp.500 ribu” jelas Imam.

Pemerintah Kota Depok berencana memberikan bantalan sosial kepada 2.000 KOM sebesar Rp150 ribu yang terdaftar sebagai warga miskin lansia dan disabilitas. Pemerintah Kota Depok turut memperhatikan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) salah satunya tenaga atau relawan sosial di lapangan.

"Diberikan selama tiga bulan mulai Oktober hingga Desember mendatang," ucap Imam.

Imam mengungkapkan, bantalan sosial turut diberikan kepada sopir angkot dan ojek online. Bantuan tersebut diambil dari PT. Grab dan PT Gojek sebagai operator transportasi online yang beroperasi di Kota Depok.

“Diberikan kepada 2.000 sopir angkot dan 2.000 ojek online dengan totalnya mencapai 4.000 KPM,” ungkap Imam.

Bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Depok dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah inflasi daerah. Supir angkot menjadi salah satu golongan yang terdampak akibat kenaikan BBM.

“Sampai saat ini kami belum menerima bantuan apapun dari pemerintah,” ujar Denny saat ditemui di Terminal Terpadu Depok.

Denny menambahkan, kenaikan BBM membuat dirinya kesulitan untuk meningkat pendapatan melalui jasa angkutan umum. Hal itu dikarenakan Pemerintah Kota Depok maupun Organda belum menentukan batas tarif angkot sejak kenaikan BBM.

“Belum ada tarif resmi, tarif sekarang ini merupakan inisiatif pengemudi angkot untuk mencegah kerugian akibat BBM naik,” pungkas Denny.