Demokrat: Ada Invisible Power yang Ingin Jegal Anies Nyapres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menilai pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan oleh KPK terkait Formula E sebagai penjegalan menuju Pilpres 2024. Karena itu, dia mempertanyakan posisi Anies dalam perkara tersebut.

“Yang saya tanyakan apakah Anies aman atau tidak,” kata Benny di JCC Senayan, Jumat (16/9/2022).

Menurut Benny, pemanggilan Anies ke KPK bertujuan untuk menyingkirkan Anies dari ajang Pilpres. Ia menyebut penjegal adalah sosok invisible hand atau genderuwo.

“Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden. Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power. Invisible hand yang ingin menjegal,” kata dia.

Benny menyebut invisible power berasal dari penguasa atau pemerintah. “Ada invisible power yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Itu sudah jelas ada kan. Makanya kita menyampaikan sinyal itu,” tegasnya.

Menurut Benny, AHY dalam pidatonya di Rapimnas juga menyinggung soal pihak yang ingin mengganggu terbentuknya koalisi baru. Pihak itu adalah orang yang sama ingin menjegal langkah Anies.

“Tadi kan (AHY) ngomong tadi itu, saya setuju. Itu tadi ada invisible power. Mengganggu, ya kan? Ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak fair. Demokrasi juga persaingan sehat, jadi tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan," kata dia.

"Tidak boleh menggunakan posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial, menghambat munculnya persekutuan politik baru dalam kontestasi pemilu,” pungkasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan partainya sering diserang oleh pasukan cyber bayaran atau buzzer yang dilakukan secara sistematis dan masif.

Menurut AHY, serangan itu juga diungkapkan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan University of Amsterdam.

"Sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta, bagaimana pasukan cyber bayaran atau buzzer, menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif, melancarkan fitnah untuk membelokkan opini publik," ujar AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat, Jumat (16/9/2022).

AHY mengingatkan bahwa serangan buzzer tersebut menyerang semua pihak yang kritis terhadap pemerintah. Dia menegaskan bahwa hal itu adalah berita buruk bagi demokrasi di Indonesia. "Ini tentu sebuah berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita," ujarnya.

Selain itu AHY juga mengutip lembaga survei Indikator Politik pada bulan Februari 2022 yang menyebutkan sebanyak 62,9 persen masyarakat takut untuk menyatakan pendapat.

"Bahkan rakyat semakin takut, karena perlindungan terhadap data pribadi masih sangat lemah," ucapnya.

AHY mengingatkan, bahwa kritik terhadap pemerintah bukan berarti musuh negara. "Demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan, jika orang yang berbeda pendapat, dianggap sebagai musuh. Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, sebagai musuh negara," pungkas AHY.

AHY juga mengkritik penegakan hukum yang masih belum adil. Menurutnya, penegakan hukum masih tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan.

"Selama ini rakyat yang mungkin ketakutan dan hukum dijalankan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan," kata AHY. by