Sinyal Reshuffle, Jokowi Depak NasDem dari Koalisi?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan reshuffle kabinet akan dilakukan. Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata dia di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang.

Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid kedelapan pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat.

Diketahui, reshuffle jilid pertama Jokowi terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, kemudian jilid kedua pada Rabu 27 Juli 2016, ketiga pada Rabu 17 Januari 2018, keempat pada Rabu 15 Agustus 2018.

Lalu kelima pada Rabu 23 Desember 2020, keenam pada Rabu, 28 April 2021, dan ketujuh pada Rabu, 15 Juni 2022. Menariknya, semua reshuffle dilakukan pada hari Rabu.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Jokowi membutuhkan menteri yang loyal dan tidak mendukung antitesa Jokowi.

Diketahui, NasDem merupakan parpol koalisi yang tengah disorot. Sebab, salah satu kadernya yakni Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan (capres yang diusung NasDem) sebagai antitesis Jokowi.

“Pak Jokowi tadi menyampaikan itu (rencana reshuffle) kan bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (13/10/2022).

Hasto mengingatkan, menteri harus tegak lurus dengan semua kebijakan presiden. Begitu pula menteri tidak boleh mendukung antitesa presiden.

“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip. Karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” kata Hasto.

Menurut Hasto, Jokowi hanya membutuhkan koalisi dan menteri yang loyal.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines,” kata Hasto.

Saat ditanya soal loyal tidaknya anggota koalisi dan menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini, Hasto menjawab bahwa Jokowi hanya membutuhkan pembantu yang tunduk, bukan menjadi antitesa. Namun dia tidak mengungkap siapa menteri yang menjadi antitesa.

“Menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden,” kata Sekjen PDIP.

“Tidak boleh ikut menyiapkan antisesa bagi presiden,” ucap Hasto memungkasi.

Politikus senior Zulfan Lindan dinonaktifkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) usai mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Surat peringatakan keras yang diberikan kepada Zulfan Lindan ini diteken langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate.

Surya Paloh menyatakan, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Untuk itu, DPP NasDem menginginkan demokrasi yang sejuk dan memberi pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan.

Dia meminta semua kader menghadirkan perdebatan politik gagasan dan subtansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Karena itu, keputusan penonaktifkan Zulfan Lindan ini diambil.

“NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitumengedepankan politik gagasan,” kata Paloh dalam keteranganya, Kamis (13/10/2022).

DPP Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem.

“Kedua melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem. Peringatan in diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter,” kata dia.

NasDem meminta semua kader hanya memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik.

“Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan komitmen partainya dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak perlu diragukan.

Hermawi memastikan pihaknya akan mengawal Presiden Jokowi hingga selesai. Kendati NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

"Pak Surya Paloh dengan tegas mengatakan kita selalu bersama dan mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi sampai 2024. Jadi, komitmen kita sampai akhir," tegas Hermawi Taslim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10/2022).

Bahkan, pada saat deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres, Ketum NasDem Surya Paloh kembali mengungkit komitmen serta janji setia bersama Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.

"Kita ingin mengawal Pak Jokowi agar soft landing hingga selesai tugasnya," ujarnya .

Dari awal pemerintahan yakni tahun 2014, lanjutnya, NasDem sangat loyal kepada Jokowi. Bahkan, pada Pilpres 2014, NasDem merupakan partai yang pertama mencalonkan Jokowi sebagai capres.

“Kemudian dilanjutkan periode kedua (Pilpres 2019), Partai NasDem kembali menjadi partai yang pertama yang mencalonkan Jokowi,” ungkapmya.

Dengan pengalaman dan sejarah itu, Hermawi menyebut Surya Paloh dengan Jokowi mempunyai chemistry yang cukup kuat dan komunikasi yang baik.

"Saya boleh mengatakan yang paling bagus hubungan ketua partai dengan Jokowi di antaranya Pak Surya,” kata dia.

NasDem sendiri memiliki tiga menteri di kabinet saat ini. Mereka adalah Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.