Moeldoko Klaim Indonesia Punya Kebijakan Jitu Hadapi Ancaman Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa situasi pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina sangat berdampak pada capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kendati begitu, Indonesia memiliki kebijakan dinamis dan langkah-langkah jitu untuk menghadang ancaman krisis.

"Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan menekankan pentingnya masyarakat Indonesia untuk menanam apa saja agar kita terhindar dari krisis pangan," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Sabtu (22/10/2022).

"Langkah-langkah Indonesia sudah sangat jitu untuk mewujudkan swasembada pangan dan ada indikasi yang jelas bagaimana pemerintah membangun Infrastruktur di sektor pangan," sambungnya.

Dia menyampaikan hingga saat ini pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur penunjang sektor pangan Indonesia. Mulai dari, 35 unit bendungan, 10.035 hektar jaringan irigasi, hingga 21 embung pangan.

Selain itu, pemerintah juga merehabilitasi 152.615 hektar jaringan irigasi yang sudah ada, menyediakan 2,86 meter kubik/detik air baku, serta membangun 157 km pengendali banjir dan pengamanan pantai. Moeldoko menuturkan hal inilah yang mendukung surplus pangan Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

"Pemerintah sudah mengantisipasi situasi krisis yang terjadi sehingga kita tidak kekurangan pangan hingga saat ini. Neraca beras kita juga surplus kurang lebih 3 juta ton," ujar dia.

Produksi beras Indonesia di tahun 2022 memang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 55,67 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) menjadi 54,42 juta ton GKG. Data BPS pada 31 Maret 2022 menunjukan pasokan beras nasional mencapai 9,11 juta ton.

"Stok beras ini terus meningkat pada 30 April 2022 sebesar 10,15 juta ton," ucap Moeldoko.

Di sektor energi, Moeldoko menilai program B30 pemerintah merupakan kebijakan jitu dalam menekan impor minyak. Kebijakan ini juga memberikan keseimbangan harga bagi komoditas sawit dalam negeri dan memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Pemerintah juga tengah mengembangkan energi baru terbarukan yang berasal dari panas bumi, sumber daya air, hingga panas matahari. Di tahun 2022, pencapaian EBT sudah mencapai angka 12 persen dari target 23 persen di tahun 2025.

"Pemerintah pusat dalam mengantisipasi krisis keuangan global, khususnya inflasi, juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemberian subsidi atas distribusi barang agar barang tidak langka. Bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial juga masif didistribusikan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban ekonomi masyarakat berkurang," jelas Moeldoko.

Dia menekankan bahwa di tahun 2023, pemerintah tidak akan bergeser dari fokus menerapkan langkah-langkah strategis demi mencapai tujuan RPJMN 2020-2024. Hanya saja, kebijakan pemerintah akan disesuikan dengan kondisi yang terjadi.

"Namun dalam perjalanannya, kebijakan pemerintah tetap harus dinamis dan disesuaikan dengan situasi yang berkembang," tutur Moeldoko.