Liputan6.com, Jakarta - Surat presiden (surpres) tentang pergantian panglima TNI akan diterima DPR hari ini, Senin (28/11/2022). Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut Mensesneg Pratikno akan mengirimkan ke DPR pada sore hari.
“Untuk penyampaian Surpres Calon Panglima TNI oleh Mensekneg dijadwalkan hari ini jam 16.00 WIB,” kata Indra pada wartawan, Senin (28/11/2022).
Baca Juga
Indra menyatakan, surpres dari istana akan diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. “Surpres akan diterima oleh Ketua dan pimpinan DPR,” kata Indra.
Advertisement
Sebelumnya, surpres batal dikirimkan pada Rabu 23 November 2022. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut berdasar kesepakatan antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno, Surpres baru akan dikirimkan pada Senin, 28 November 2022.
“Itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari senin besok,” kata Indra pada wartawan, Rabu 23 November 2022.
Indra menyebut alasan batalnya pengiriman surpres karena Puan saat ini tidak berada di Indonesia, melainkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Kamboja.
“Kenapa engga jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA (cek) di Kamboja,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengutarakan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan.
Menurut dia, ada 5 poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI dan ia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi 1 akan berkisar di lima masalah.
Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Upaya Panglima Tingkatkan Profesionalisme Prajurit
Lalu yang ketiga kata dia, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan , terutama dalam rangka menghadapi ancaman actual .
Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," tandasnya.
Hasanuddin juga menyebut Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Advertisement