BPJS Ketenagakerjaan Bersama Pemkab Bekasi Berikan Perlindungan kepada 26.808 Petani

Liputan6.com, Bekasi BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal dan pekerja rentan. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 26.808 petani di wilayah tersebut.

Jumlah perlindungan tersebut sekaligus menjadi capaian yang membanggakan karena merupakan perlindungan petani terbanyak di seluruh Indonesia. Perlindungan yang diberikan terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang seluruh iurannya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan secara langsung menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan petani sebagai bukti telah aktifnya perlindungan mereka.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan selama ini Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah industri identik sekali dengan pabrik dan sebagainya. Padahal dibalik itu kami juga punya pertanian dan punya ribuan petani yang mereka bekerja juga untuk negeri.

"Oleh karena itu, kami merasa harus memiliki keberpihakan, kepedulian kepada petani dan salah satu langkah yang kami ambil adalah dengan memberikan perlindungan bagi para petani melalui asuransi ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Dani.

Pihaknya juga berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada petani ini bisa bermakna dan bermanfaat sehingga dapat menjadi program unggulan dan berkesinambungan.

Sementara itu Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin dalam sambutannya memuji terobosan Pemkab Bekasi yang memberikan perhatian khusus kepada petani yang juga termasuk dalam kategori pekerja rentan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yang mendorong seluruh pemerintah daerah berperan aktif dalam mengoptimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.

“Tentu sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional, oleh karena itu produktivitas para petani harus terus dijaga agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas dan melimpah. Ini merupakan gerakan yang sangat baik dan patut diapresiasi,” imbuh Zainudin.

Hingga saat ini secara nasional, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi lebih dari 900 ribu petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Zainudin mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa mengikuti langkah Pemkab Bekasi dalam memberikan perlindungan bagi petani maupun pekerja rentan lainnya.

Lebih jauh Zainudin menjelaskan bahwa dengan iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, manfaat perlindungan yang akan didapatkan sangat lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu 2 orang anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menyerahkan santunan kepada 3 ahli waris pekerja yang meninggal dunia dengan total manfaat mencapai Rp137 juta.

“Jadi mudah-mudahan inisiasi dan kolaborasi kita bersama pemerintah pusat hingga pemerintah daerah akan segera menghadirkan sosial yang terbaik sehingga menjamin kesejahteraan seluruh pekerja dan keluarganya. Selain itu perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, tidak hanya pekerja formal, namun juga bagi pekerja informal. Hal ini selaras dengan kampanye yang sedang kami gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,” tutup Zainudin.

(*)