Gelar Seleksi Bakal Caleg 2024, PDIP Hadirkan Ketua KPK

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membuka secara resmi pembekalan antikorupsi yang diisi pemateri dari Ketua KPK Firly Bahuri.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Des 2022, 12:33 WIB
Diterbitkan 14 Des 2022, 12:33 WIB
PDIP Gelar Seleksi Bakal Caleg 2024
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membuka secara resmi pembekalan antikorupsi yang diisi pemateri dari Ketua KPK Firly Bahuri. (Foto:Liputan6/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan (PDIP) memulai tahapan seleksi bagi para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Pemilihan Legislatif tahun 2024 mendatang.

Tahapan ini dimulai dengan mewajibkan seluruh bacaleg mengikuti pendidikan antikorupsi. Kegiatan pelatihan antikorupsi bagi Bacaleg dari PDIP ini digelar di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Acara pendidikan antikorupsi ini juga digelar secara hybrid dengan 27.802 bacaleg PDIP ikut serta dalam pembekalan tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membuka secara resmi pembekalan antikorupsi yang diisi pemateri dari Ketua KPK Firly Bahuri. 

"Nanti para peserta bakal caleg akan mendapat tugas menyusun kesimpulan dari makalah dan materi dari Ketua KPK Pak Firli Bahuri, dan harus ditulis tangan dan dikumpulkan. Ini akan jadi bahan pertimbangan juga," ujar Hasto.

Dalam sambutannya, Hasto mengatakan bahwa mereka yang mengikuti seleksi di tahapan pertama masih disebut sebagai bakal caleg.

"Bakal-bakal calon anggota legislatif prosesnya masih panjang, masih menjadi bakal. Bakalnya ada dua," kata Hasto.

 


Selanjutnya Psikotes

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin (10/10/2022). (Foto: Dokumentasi PDIP).

Hasto menjelaskan, kader yang ikut pendidikan antikorupsi ini nantinya akan diseleksi kembali menuju tahapan berikutnya. Adapun tahapan berikutnya adalah psikotes bagi bakal caleg tersebut.

Setelah lolos test psikotes, mereka baru bisa disebut sebagai caleg dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Sehingga menjelang bulan April itu nanti bakal bakalnya itu akan dikurangin satu persatu. Sehingga bulan April baru ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dalam daftar calon sementara atau DCS," jelas Hasto.

Hasto menyatakan, tahapan seleksi caleg belum selesai di situ. Mereka masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU untuk dapat ditetapkan sebagai caleg PDIP untuk Pileg 2024.

Menurut Hasto, ada sejumlah penilaian dari KPU RI untuk menetapkan caleg-caleg yang berkompeten untuk maju.

"Mengingat untuk menjadi anggota legislatif, saudara sekalian harus memahami bagaimana ideologi Pancasila, bagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945," jelas Hasto.


Akan Ada Kejutan di HUT PDIP ke-50, Apakah Itu?

Jokowi - Ma'ruf Hadiri Pembukaan Rakernas PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) memotong tumpeng disaksikan Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kiri) saat pembukaan Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merayakan HUT yang ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta pada 10 Januari 2023. Disebut kemungkinan ada kejutan.

"Analisis saja, kemungkinan ada surprise di sana, kita enggak tahu," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di Jakarta, Selasa 13 Desember 2022.

Saat ditanya ada kemungkinan pengumuman soal Capres 2024 yang akan diusung PDIP, menurut dia itu kembali lagi hanya yang tahu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Saya enggak tahu, yang tahu soal kejutan ibu sama pak Sekjen," ungkap Bambang Pacul.

Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan belum ada keputusan calon presiden dari PDIP. Sebab itu sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati.

"Sampai kesel kita ngomong, bahwa itu kewenangan bu ketum soal capres cawapres itu kewenangan bu ketum kan gitu. Nanti, ibu ketum," jelas Bambang Pacul.

Infografis Kader PDIP Tidak Loyal dan Sentilan Megawati. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Kader PDIP Tidak Loyal dan Sentilan Megawati. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya