Tanggapi Luhut, KPK Pastikan Usai OTT Ada Pencegahan dan Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya tidak tinggal diam usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT). KPK menegaskan pihaknya melakukan upaya pencegahan dan pendidikan usai operasi senyap dilakukan.

"Setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah atau pun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).

Keterangan Ali ini sekaligus menanggapi pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta KPK tak terlalu sering menggelar OTT. Pasalnya, menurut Luhut, OTT membuat negara makin jelek.

Menurut Ali, kinerja lembaga antirasuah tak hanya terfokus kepada penindakan kasus korupsi saja. Lembaga antirasuah juga memberikan edukasi dan pencegahan secara holistik kepada instansi yang pejabatnya ditindak.

"KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Di antaranya melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP)," kata Ali.

Ali mengatakan, pihaknya tak pernah luput mengedukasi dan menerapkan pencegahan dengan bantuan stakeholder terkait untuk menutup titik rawan korupsi.

"KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang," ujar Ali.

Sebelumnya, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.

"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu," ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.

Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Luhut menilai dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.

"Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK tidak baik dillakukan lantaran mencoreng nama baik Indonesia. 

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah mendorong pencegahan korupsi lebih komprehensif. 

"Korupsi itu seperti sudah dirumuskan KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, ini sangat berkorelasi," kata Ma'ruf usai acara Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Rabu (21/12/2022). 

Menurut dia, apabila pencegahan korupsi berhasil maka seharusnya OTT akan sedikit terjadi. "Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya," ungkap Ma'ruf.

Untuk mewujudkan OTT KPK yang lebih sedikit, lanjut Wapres Ma'ruf, pencegahan dan pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara maksimal. 

"Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka ya supaya lebih maksimal di pendidikan dan pencegahan," ucap Ma'ruf.