PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi, NasDem: Reshuffle Hak Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Kedua menteri tersebut merupakan politikus Partai NasDem. Terkait hal ini, Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, bahwa reshuffle adalah hak mutlak presiden. 

“Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi,” kata Hermawi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Dia mengingatkan, perombakan kabinet bukan urusan partai politik (parpol) manapun. Oleh karena itu, ia tak mau menanggapi usulan Djarot.

“Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya ndak mau komen soal partai,” ungkapnya.

Menurut Hermawi, NasDem akan menghormati keputusan Jokowi, apapun hasilnya terkait perombakan kabinet.

“Presiden pasti lebih tau yg terbaik buat Indonesia, jadi apapun keputusan presiden, partilah itu yang terbaik buat bangsa ini. Kita semua wajib menghormatinya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Hal ini menyusul kembali munculnya wacana reshuffle kabinet.  

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. 

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor. 

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.