Menteri dan Wamen ATR Kompak, Serahkan Ratusan Sertifikat Tanah di Jember

Liputan6.com, Jakarta Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni bersama-sama membagikan sertifikat tanah kepada warga Jawa Timur pada Jumat (6/1/2023).

"Minggu lalu saya telah berkunjung ke Pasuruan untuk menyerahkan sertifikat redistribusi tanah yang telah terjadi selama hampir 100 tahun. Alhamdulilah hari ini saya juga menyerahkan 250 sertifikat untuk warga Desa Sukamakmur Jember," kata Hadi.

Menurut dia, penyerahan sertifikat tanah tersebut bisa membuat warga Jember khususnya di Desa Sukamakmur.

"Semoga penyerahan 250 sertifikat yang hari ini diserahkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Jember," Jelas Hadi.

"Dengan sertifikat ini berarti bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Sebab, hak milik atas tanah sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, baik itu letak, luas dan batas," sambungnya.

Senada, Wamen ATR Raja menegaskan, sertifikat tanah ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan.

"Dengan sertifikat itu, para petani, buruh dan seluruh masyarakat yang ada disana bisa tersenyum manis dan merasakan kehadiran negara lewat program reforma agraria," kata dia.

Diketahui, sertifikat ini berasal dari Redistribusi tanah dilaksanakan oleh BPN Jember berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala BPN No. 33-VIII-1999 tentang Pembatalan HGU atas tanah perkebunan Ajunggayasan-Jenggawah tercatat atas nama PTP XXVII terletak di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur seluas 31.117,02 Hektar.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria.

Hal ini seusai melakukan rapat terbatas di Istana dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa hari lalu. Di mana, Reforma agraria memang menjadi salah satu fokus kerja Presiden Jokowi.

"Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Hadi dalam keterangannya,

"Saya akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya Kota Surabaya,"sambungnya.

Di Surabaya, Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria. Sengketa lahan ini sudah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III.