3 Fakta Demo Hari Ini, Ribuan Kades Geruduk Gedung DPR RI Serukan Tuntutan

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan kepala desa (Kades) dengan kompak berseragam coklat menggeruduk Gedung DPR RI hari ini, Selasa (17/1/2023). Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan. Salah satunya terkait perpanjangan jabatan.

Tuntutan mereka bahkan sempat disuarakan kepada Wakil Ketua DPR dan Ketua Badan Legislasi Supartman Andi Atgas yang langsung menemui massa.

Sementara itu, aksi yang dilakukan ribuan Kades di gedung DPR mendapat apresiasi dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah. Dia mendukung gugatan kepala desa untuk merevisi masa jabatan enam tahun yang termasuk dalam UU no. 6/2014 tentang desa.

"Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa. 

Said pun menilai, perubahan masa jabatan para kades di seluruh Tanah Air akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Buntut massa kades yang melakukan aksi demo hari ini, sempat membuat pihak Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas yang dimulai pagi hari, pukul 06.00 WIB. 

"Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain," demikian dilansir dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa.

Beriikut sejumlah fakta terkait aksi demo di gedung DPR RI hari ini yang dihadiri ribuan massa kades: 

Ribuan kepala desa (Kades) dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Pantauan di lapangan, nampak ribuan masa dengan menggunakan seragam desa berwarna cokelat berkumpul di depan gedung DPR dan depan Gerbang Pemuda Kompleks DPR.

Kedatangan ribuan kelapa desa itu pada point salah satu tuntutannya meminta perpanjangan jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun yang sebelumnya hanya enam tahun.

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyampaikan, kepala desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun.

"Kami meminta kepada pemerintah pusat bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi. Jadi jabatan kades 9 tahun," kata Robi di depan Gedung DPR.

Mereka pun menggugat DPR untuk merevisi masa jabatan enam tahun yang termasuk dalam UU no. 6/2014 tentang desa.

Pantauan di lapangan, nampak ribuan masa dengan menggunakan seragam desa berwarna cokelat berkumpul di depan gedung DPR dan depan Gerbang Pemuda Kompleks DPR.

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir juga untuk menemui massa dan langsung berdialog dengan para kades yang hadir di atas mobil komando. 

Kedatangannya pun langsung disambut sorak sorai dari pengunjuk rasa. Bersamanya turut hadir pula di atas mobil komando, Ketua Badan Legislasi Supartman Andi Atgas.

Akibat aksi demo massa kades tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) mengalihkan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI dalam rangka pengamanan demonstrasi di kawasan itu.

Dalam unggahan tersebut, Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 06.00 WIB.

Skema pengalihan arus lalu lintas itu sebagai berikut:

1. Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

2. Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke arah Semanggi.

3. Arus lalu lintas dari Tol dalam kota yang akan keluar di "off ramp" Pulo Dua dialihkan ke arah Tomang.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah ke Gedung DPR/MPR harus putar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda kembali.

5. Arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Asia Afrika

6. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar.