PPKM Sudah Dicabut, Jokowi: Di Luar Ruangan, Tak Wajib Pakai Masker

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempermasalahkan masih banyak orang yang memakai masker meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi, kalau tadi Pak Gubernur Kaltim menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, enggak salah. Pak Gub, enggak salah, karena PPKM memang sudah dicabut," kata Jokowi dalam acara Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Jokowi menjelaskan, masyarakat sudah tidak wajib memakai masker saat berada di luar ruangan. Namun, di dalam ruangan juga dibolehkan menggunakan masker demi kesehatan masing-masing.

"Jadi apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan kalau ada yang pakai masker juga diperbolehkan, demi kesehatan," ucap dia

Jokowi berharap, setelah PPKM dicabut, konsumsi belanja masyarakat akan mengalami kenaikan pada tahun 2023. Hal itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong angka konsumsi dan belanja masyarakat tumbuh dari tahun sebelumnya setelah PPKM dicabut. Dia tidak ingin masyarakat menahan uang untuk belanja.

"Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat rumah tangga di angka 4,93 persen dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul 5,4 persen kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi otomatis juga akan naik, oleh sebab itu, hal-hal berkaitan dengan spending belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan nahan," kata Jokowi di Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Menurut dia, ada Rp690 triliun uang masyarakat di bank pada tahun 2022 yang tidak dibelanjakan. Atas hal itu, Jokowi mendorong masyarakat menggunakan uangnya agar ekonomi tumbuh.

"Tabungan masyarakat di bank di tahun 2022 itu ada 690 T. Dana masyarakat ditahan dan tidak dibelanjakan artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja. Tidak ingin datang ke restoran tidak ingin datang ke mal tidak ingin datang ke toko, belanja, tidak. Lebih baik disimpan di bank, ini tidak boleh," ujarnya.

"Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak banyaknya untuk mentriger pertumbuhan ekonomi kita," sambungnya.

Salah satu caranya, Jokowi meminta pemda-pemda bisa optimal mempromosikan wisata setempat agar masyarakat datang dan mengeluarkan uangnya. Menurutnya, Rp690 triliun uang masyarakat yang hanya disimpan di bank tak boleh disepelekan. Sebab, hal ini tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

"Rumusnya justru kita dorong masyarakat untuk belanja bukan hemat saat ini, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com