Imbas Kasus Mario Dandy, Wapres Ingatkan Pejabat Pajak Jangan Hilangkan Kepercayaan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan kepada pejabat pajak agar tidak membuat kepercayaan masyarakat hilang lewat gaya hidup mewah. Hal itu imbas kasus Mario Dandy Satriyo, tersangka penganiayaan terhadap David yang gemar memamerkan harta orang tuanya selaku pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.

“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat. Terutama mereka yang membayar pajak kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan, pajak saya digunakan untuk orang per orang. Saya kira itu penting,” tutur Ma’ruf Amin di Mamuji, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Menurut Ma’ruf, gaya hidup mewah juga harus dihindari oleh setiap pejabat publik mulai tingkat atas sampai bawah. Pasalnya, hal tersebut dapat memicu keresahan publik.

“Dan saya kira pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, insfrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat. Dan ini kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah ), tindakan Bu Menteri (Sri Mulyani) tepat sekali,” kata Ma’ruf.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David Latumahina. David diketahui merupakan korban penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Saya ingin sekali lagi sampaikan simpati, doa kami, dan permohonan maaf kami kepada keluarga saudara David," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandy hingga menyebabkan David koma. Diketahui, Dandy merupakan anak dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

"Tindakan (penganiayaan) ini tidak dapat dibenarkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati juga melarang gaya seluruh pegawainya untuk menampilkan gaya hidup mewah. Menurutnya, sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu akan menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas.

"Erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan DJP ini menimbulkan pertanyaan serius," tekan Sri Mulyani.