LSI: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi 75,9 Persen, Dipengaruhi Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaikan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada di angka 75,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup stabil, di mana pada Januari 2023 lalu berada sebesar 76 persen.

"Itu angkanya di 75,9 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden. Kalau dibandingkan dengan Januari tidak mengalami perubahan yang berarti, artinya stabil saja," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

Menurut dia, kondisi ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Djayadi menyebut semakin tinggi kepuasan terhadap ekonomi dan penegakan hukum, maka penilaian kinerja Jokowi semakin positif.

"Semakin baik penilaian orang terhadap ekonomi, maka makin tinggi tingkat kepuasan terhadap presiden. Ataupun sebaliknya, makin buruk penilaian terhadap ekonomi, maka makin rendah tingkat kepuasannya terhadap kinerja presiden," jelasnya.

"Sama dengan hukum, makin tinggi tingkat penilaian terhadap kondisi hukum, maka semakin positif pula penilaian terhadap kinerja presiden. Atau sebaliknya, semakin rendah atau makin negatif penilaian terhadap kondisi hukum atau penegakan hukum, tingkat kepuasan dari presiden juga makin menurun," sambung Djayadi.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 10 sampai 17 Februari 2023. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

LSI juga mengeluarkan hasil surveinya untuk Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut LSI, keterpilihan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan LSI dalam rentang 10 sampai 17 Februari 2023. Dalam survei itu, sebanyak 67 persen responden mengetahui adanya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Ketua Umum PSSI. 

"75 persen masyarakat tahu PSSI. Diantara yang tahu PSSI itu, mayoritas juga tahu atau setuju dengan adanya KLB. Jadi ada 67 persen yang setuju adanya KLB," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

Menurut dia, pilihan peserta KLB soal Ketua Umum PSSI tak berbeda jauh dengan keinginan masyarakat. Sebab, sebanyak 43,1 persen responden mengaku ingin Erick Thohir memimpin PSSI.

"Rupanya pilihan peserta di KLB itu tidak berbeda jauh dengan masyarakat. Masyarakat juga kalau disuruh milih Ketua PSSI, masyarakat juga milihnya Erick Thohir," jelasnya.

Djayadi menjelaskan Erick Thohir selalu unggul dalam setiap simulai pemilihan Ketua Umum PSSI, berdasarkan survei yang digelar LSI. Erick bahkan unggul jauh dari nama-nama seperti Mochamad Iriawan atau Iwan Bule hingga Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei mengenai penegakan hukum di Indonesia, salah satunya kasus pembunuhan Brigadir J atau Yoshua dengan terdakwa Ferdy Sambo, Richard Eliezer atau Bharada E, hingga Putri Candrawathi.

Survei ini diambil sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa.

"Hampir semua masyarakat (84,5 persen responden) itu mengikuti kasus ini tahu (kasus Sambo). Di antara yang tahu itu, bukan hanya tahu tentang kasusnya, tetapi secara intensif mengikuti persidangannya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

"Ada 57 persen masyarakat yang tahu tentang kasus Ferdy Sambo ini mengikuti persidangan. Jadi, ini memang kasus yang menarik perhatian masyarakat," sambungnya.

Dalam hasil survei ini, sebanyak 50,9 persen responden setuju Ferdy Sambo dijatuhkan hukuman mati. Sementara itu, 27,4 persen responden menilai hukuman penjara seumur hidup yang tepat untuk Ferdy Sambo.

Djayadi mengatakan sikap majelis hakim sejalan dengan keinginan masyarakat yang ingin Ferdy Sambo dihukum mati. Pasalnya, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo.

"Kalau kita bandingkan dengan keputusan hakim tampaknya sikap hakim itu cenderung sebangun dengan sikap masyarakat terhadap hukuman yang tepat. Karena mayoritas masyarakat menyatakan hukuman yang tepat adalah hukuman mati dan hakim juga menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo," jelasnya.

Selanjutnya, 26,9 persen responden menjawab bahwa Richard Eliezer sebagai orang yang menembak Brigadir J dan justice collaborator dalam kasus ini, lebih pantas dikuhum lima tahun penjara. Disisi lain, sebanyak 14,5 persen responden setuju Richard Eliezer dihukum 10 tahun penjara.