Agum Gumelar Bicara Situasi Negara Jelang Pemilu: Pasti Ada Riak-riak Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengatakan bahwa situasi politik di Indonesia menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini berangsur-angsur panas. Menurut Agum Lemhannas hadir sebagai katalisator untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

Hal ini disampaikan Agum Gumelar ditemui di sela-sela Jalan Sehat Nusantara (JSN) DPP IKAL bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

"Kita melihat kenyataan, kita tidak buta ya, bahwa situasi negara ini terutama menuju ke pesta demokrasi pasti ada riak-riak, pasti ada peningkatan suhu politik ya, dan ini tentunya upaya yg terbaik adalah keadaan seperti ini, bangsa ini tetap bersatu," kata dia.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menjelaskan bahwa polarisasi jelang Pemilu 2024 wajar terjadi. Namun, dia tak menampik ada kasus dimana polarisasi dinilai tak wajar, sehingga dia ingin masyarakat dapat menyikapi hal tersebut dengan bijak.

"Polarisasi itu suatu yg wajar dalam suatu kontes Pemilu ya. Wajar sekali, yang tidak wajar itu kalau satu calon 100 persen, satu calon 0 persen, nah itu tidak wajar. Jadi polarisasi, perbedaan pemilih ini adalah sesuatu yg teramat wajar," jelas dia.

"Hanya Ikal berharap agar masyarakat kita ini lebih dewasa dalam demokrasi, artinya apa? Ketika perbedaan ini diakhiri dengan keputusan dari pilpres, selesai keputusan siapa jadi pemenang, maka itu harus diterima," lanjut dia.

Lebih lanjut, Agum berharap kontestasi Pemilu 2024 tidak lebih buruk dari Pemilu 2019. Oleh sebab itu, kata dia alumni IKAL bakal berupaya optimal membantu penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung lancar.

"Perannya adalah di mana pun mereka berada, mereka harus bisa menjadi garda terdepan untuk bisa merajut kembali persatuan yang sudah rada terkoyak pada 2019," kata dia.

Secara singkat, saat ditanyai perihal polemik penundaan Pemilu 2024, Agum juga menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.