Wujudkan Jalan Tol Berkelanjutan, Kementerian PUPR Targetkan 3.196 KM Tersambung di Akhir 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan tol dan meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 29 Mar 2023, 11:39 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2023, 11:39 WIB
Wujudkan Jalan Tol Berkelanjutan, Kementerian PUPR Targetkan 3.196 KM Tersambung di Akhir 2024
Jalan Tol. (Dok. Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus bekerja sama melanjutkan pembangunan jalan tol dan meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan pihaknya menargetkan hingga akhir tahun 2024 akan tersambung tol sepanjang total 3.196 kilometer.

“Hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km. Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Danang Parikesit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/3/2023). 

Danang menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 ini sepanjang 24,39 km yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).

Selanjutnya, direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Binjai-Langsa (26,2 km), dan Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km). 

Pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yaitu Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Padang-Pekanbaru (24,7 km), Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).


Penerapan Sistem Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh

Penerapan Sistem Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh
Jalan Tol. (Dok. Kementerian PUPR)

“Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” ujar Danang.

Dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, Danang menyampaikan bahwa telah dilakukan juga pengembangan teknologi, salah satunya penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrian di gerbang tol. MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023.


Tantangan Penyelenggaraan Jalan Tol

Tantangan Penyelenggaraan Jalan Tol
Jalan Tol. (Dok. Kementerian PUPR)

Terakhir, Danang juga mengungkapkan masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol, di antaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.  

“Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” tutur Danang. 

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta BPJT agar dalam pengusahaan jalan tol harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan

 “Kami meminta BPJT agar meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM,” katanya.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya