Sholat Id 2023 di JIS Ditiadakan, Heru Budi: Karyawan Minta di Balai Kota

Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meniadakan sholat Id di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara seperti tahun sebelumnya. Dia bakal sholat Idul Fitri 2023 di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta.

"Saya simpel-simpel aja di Balai Kota karena dari hasil obrol-obrol mintanya di Balai Kota para karyawan, saya di sini," kata Heru di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/4/2024).

Menurut Heru keputusan ini diambil usai berbincang dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang bertugas di Balai Kota. Dibanding menggelar Sholat Id di JIS, akses ke Balai Kota dinilai lebih mudah.

"Iya (obrol-obrol dengan pegawai), mau sholat Id dimana teman-teman? Di sini aja pak, kita gampang, ya udah saya ngikut," kata Heru.

Sebelumnya, Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta sholat Idul Fitri 2023 digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Mengingat pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Sholat Adha 2022 silam digelar di JIS dan mendapat antusiasme yang tinggi dari warga.

Pertanyaan itu, ditujukan Yani kepada Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di Rapat Komisi B bersama BUMD DKI Jakarta di ruang Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023).

"Bagusnya hal-hal yang positif itu dipertahankan," kata Achmad Yani dalam Rapat Komisi B bersama BUMD DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menyatakan bahwa penentuan lokasi Salat Idul Fitri di Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu, itu akan kami koordinasikan dengan Pemprov," ungkap Iwan.

Menurut Iwan, pelaksanaan Salat Idul Adha tahun lalu pun Jakpro hanya menjadi mitra Pemprov DKI. Iwan menyampaikan pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemprov untuk acara-acara keagamaan yang melibatkan banyak publik.

"Karena tahun lalu pun yang mengadakan itu bukan Jakpro tetapi dalam hal ini Pemprov berkolaborasi dengan Jakpro, kita tidak sendiri gitu jadi akan kami kolaborasikan dengan Pemprov karena ini melibatkan publik banyak," jelas dia.

Pasalnya, kata dia Jakpro butuh bantuan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengatur arus lalu lintas (lalin).

"Jadi perlu memang kolaborasi melibatkan beberapa pihak-pihak terutama juga dishub dan dinas lainnya," kata dia.