KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Toilet Rp96,8 Miliar di Bekasi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan beberapa toilet di Bekasi ini diduga menghabiskan biaya Rp96,8 miliar.

"Meminta KPK mengusut tuntas proyek yang menelan uang rakyat puluhan miliar rupiah tersebut," ujar Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan, Faisal dalam aksinya di depan Gedung KPK, Rabu (17/5/2023).

Faisal juga meminta KPK segera memeriksa Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kadis PUPR Kabupaten Bekasi berinisial BSP dalam kasus ini. BSP diduga terlibat dalam permainan kotor proyek ini.

"Kami menilai, patut diduga Benny Sugiarto (BSP) juga terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga, KPK harus segera memeriksanya," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan toilet senilai Rp 96,8 miliar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih berjalan. Bahkan, KPK mengatakan penyelidikan tersebut hampir selesai.

"Ini sudah menuju final, ya, itu masih penyelidikan, tapi sudah mendekati final," ujar Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya, Kamis 11 Mei 2023.

Asep tak menampik jika nantinya penyelidikan selesai akan ditingkatkan ke penyidikan. Dalam penyidikan, KPK biasanya sudah menentukan pihak yang akan dijerat sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Ya (akan ke tahap penyidikan), tunggu saja, ya. Nanti kita umumkan (calon tersangka)," kata dia.

Asep mengatakan jajarannya sudah meminta keterangan beberapa pihak dalam proyek ini. Selain itu, menurut Asep, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

"Kalau di penyelidikan sih sudah (meminta keterangan beberapa pihak), kemudian ini kan juga sudah pada tahap kita mencoba koordinasi dengan auditor, atau pihak yang menghitung untuk mencoba berapa sih atau apa yang kira-kira tidak sesuai, seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut proyek pembangunan 488 toilet mewah di Kabupaten Bekasi bentuk pemborosan dan penyimpangan. Apalagi, proyek yang ditaksir mencapai Rp 96,8 miliar itu kini beberapa sudah rusak.

"Itu kan salah satu bentuk pemborosan atau penyimpangan," ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).

Alex memastikan pihaknya masih mendalami dugaan adanya korupsi dalam proyek tersebut. Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.

"Pokoknya sepanjang masih dalam proses penyelidikan kita biarkan dulu teman-teman penyelidik untuk mendalami kasusnya itu, belum jadi perkara kan, kalau sudah masuk penyidikan baru perkara dan dilakukan ekspose," kata Alex.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mengumpulkan bukti dugaan korupsi dalam pembangunan ratusan toilet untuk sekolah di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

"Sejauh ini masih pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyelidikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 3 November 2022.

Ratusan toilet itu dibangun untuk menunjang kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Bekasi. Namun kegiatan PTM belum terlaksana, beberapa toilet sudah rusak dan tak bisa digunakan.

Ali menyatakan, pihaknya akan terus mengusut dugaan adanya rasuah dalam pemangunan tersebut. Saat bukti dan keterangan lengkap, maka penyelidikan akan dilakukan.

"Penyelidikan merupakan kegiatan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana dalam kegiatan dimaksud," kata Ali.