PDIP Dorong Pemprov DKI Terapkan Pendekatan Humanis Saat Relokasi Warga Kolong Tol Angke

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan pendekatan humanis dalam merelokasi warga yang tinggal di kolong Jalan Tol Angke Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Menurut Ima, langkah humanis itu diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara warga dan petugas. Mengingat, kata Ima, warga sudah dibiarkan lama tinggal di kolong tol itu.

"Saya mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa menggunakan pendekatan yang humanis dan juga kolaboratif, sehingga proses yang terjadi tidak menimbulkan gesekan," kata Ima dalam keterangan tertulis, Jumat (23/6/2023).

Kendati demikian, Ima menyatakan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tetap mendukung rencana relokasi warga di kolong tol. Sehingga, ke depan diharapkan warga bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

"Saya mendorong agar dilakukan relokasi ke tempat yang baik, ke rusun yang tentunya kondisinya jauh lebih baik dari aspek kesehatan, dan juga keamanannya," kata dia.

Sebelumnya, keberadaan warga di kolong Tol Angke itu mendadak ramai diperbincangkan setelah viral video yang merekam aktivitas mereka. Menanggapi hal ini, Pemprov DKI mengklaim bakal menyiapkan rumah susun (Rusun) untuk menampung warga yang tinggal di kolong.

Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Nantinya, pemerintah kota akan memindahkan mereka ke rusun.

"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," kata Hendra di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

Meski demikian, rusun diprioritaskan bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan, untuk yang memiliki KTP non DKI akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

"Nanti kita pilah, kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI," kata Hendra.

Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mendata jumlah pasti warga yang tinggal di sana.

"Ya saat ini jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan warga yang tinggal di kolong tersebut," kata dia.