Survei KedaiKOPI: Korupsi hingga Penegakan Hukum Masih Jadi Rapor Merah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil temuan menuju Pemilu 2024 yang bertema kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Peneliti dari KedaiKOPI Rosnindar Prio Eko Raharjdjo memaparkan, masih ada rapor merah sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Khususnya soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Pertama adalah masih adanya praktik nepotisme di dalam pengerjaan proyek pemerintah. Jumlah respondennya yang menilai hal ini sebanyak 62,1 persen," kata pria karib disapa Cak Rosi di Kantor KedaiKOPI Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Cak Rosi menjelaskan, responden survei meyakini kinerja pemerintahan tidak bersih saat dijabat oleh Presiden Jokowi. Sebab masih banyak nepotisme dalam hal pengerjaan proyek.

Cak Rosi melanjutkan, aspek berikutnya adalah lemahnya pemberantasan korupsi. Tercatat, 55,9 persen responden menilai pemerintahan Presiden Jokowi kurang sukses di bidang ini.

"Kalau dirata-ratakan nilainya dalam aspek pemberantasan korupsi ini nilainya 5,3 dengan skala angka 1 sampai 10," ujar Cak Rosi.

Aspek ketiga yang membuat rapor Presiden Jokowi merah adalah penegakan hukum. Responden menilai belum lahir keadilan yang baik dan masih tebang pilih.

"Penegakan hukum yang adil belum tercipta dan sebanyak 54,5 persen berkata demikian atau angkanya dalam skala 5,33. Jadi tiga aspek soal hukum ini menjadi catatan yang merah untuk pemerintahan Presiden Jokowi," Cak Rosi menutup.

Survei ini dilakukan di 38 provinsi se-Indonesia pada 29 Mei 2023 hingga 7 Juni 2023. Metode digunakan adalah face to face interview dengan error sampling sebesar kurang lebih 2.83 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen.

Populasi responden diketahui dalam rentang usia 17-65 tahun dengan total responden sebesar 1.200 orang. Kemudian, skala 1 sampai 10 bermakna angka 1 sangat tidak tercapai program kerja dari pemerintahan Presiden Jokowi dan angka 10 bermakna sangat tercapai.

Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei opini publik menuju Pemilu 2024. Mengawali hasil paparan, Peneliti dari KedaiKOPI Rosnindar Prio Eko Raharjdjo menyampaikan hasil temuannya tentang kepuasan responden dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pertanyaannya dalam survei, jika kami skala 1-10 bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kinerja Jokowi? dari 1.200 orang yang kami tanya, 77,1 persen ini menyatakan puas atau kalau rata-rata 6,96 dari skala 1-10," kata pria yang karib disapa Cak Rosi ini di Kantor KedaiKOPI Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Cak Rosi mengatakan, terjadi peningkatan angka kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan hasil temuan sebelumnya. Angkanya meningkat 2 persen.

"Beberapa survei sebelumnya masih di angka 75 persen, artinya ada peningkatan, dan yang mengaku tidak puas 22,9 persen," tutur dia.

Cak Rosi kemudian membedah sejumlah faktor yang membuat responden puas terhadap pemerintahan Jokowi. Pertama, soal perekonomian yang menjadi dua variabel tertinggi yakni infrastruktur 34,0 persen dan soal bantuan sosial sebesar 30 persen.

"Sementara di variabel ketiga ada kinerja Pak Jokowi yang merakyat di angka 10,3 persen," ujar Cak Rosi.

Dia menerangkan, pada sisi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, paling besar berasal dari faktor kacaunya kenaikan harga komoditas sembilan bahan pokok (sembako).

"Kita beralih ke sisi tidak puas, ternyata 35,2 persen karena harga yang kacau naiknya tidak bisa dikontrol naiknya gila-gilaan. Kita tahu beberapa komoditas seperti sembako naik dan kita memahami ketidakpuasan itu," urai dia.