Jokowi: Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat, Bukan untuk Biayai Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua menteri dan kepala lembaga negara untuk serius mengelola anggaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, dia menemukan banyak anggaran yang habis untuk membiayai birokrasi.

"Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati ya," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6/2023).

"Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," sambungnya.

Dia lalu mencontohkan program penyuluhan pertanian di beberapa daerah yang menggunakan anggaran sebesar Rp1,5 miliar tak digunakan dengan optimal. Jokowi menuturkan anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan SDM pertanian, malah lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas.

"Saya berikan contoh, penyuluhan pertanian, ini APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 M untuk perjalanan dinas," tuturnya.

Selain itu, kata dia, program pengembangan UMKM dengan anggaran Rp2,5 miliar juga tak digunakan dengan maksimal. Dari jumlah anggaran Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar dipakai untuk honor dan perjalanan dinas.

"Bayangkan berapa, enggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," ujar Jokowi.

Dia kembali mencontohkan program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten yang berasal dari APBD, dengan tujuan membangun dan merehabilitasi Balai Penyuluhan. Dari total anggaran Rp1 miliar, sebesar Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buaanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buaanyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen. Atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," jelas Jokowi.

Dia pun meminta kementerian/lembaga tak hanya melakukan peningkatan akuntabilitas, namun juga meningkatkan kualitas belanja. Jokowi menekankan kualitas belanja harus dikawal sejak perencanaan agar lebih tepat sasaran.

"Sehingga sekali lagi output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus, fokus pada program unggulan, nggak usah juga banyak-banyak program," pungkas dia.

Jokowi juga mengingatkan kementerian/lembaga untuk fokus terhadap program-program unggulan. Mulai dari, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, hingga membantu investasi.

"Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas," kata Jokowi.