Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi bersyukur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Jokowi mengatakan opini WTP tersebut bukanlah prestasi, melainkan kewajiban bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Kepada Bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6/2023).

Dia menekankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkewajiban menggunakan uang rakyat dengan optimal. Jokowi menyampaikan masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

"Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Jokowi meminta para menteri dan pimpinan lembaga negara tak hanya meningkatkan akuntabilitas, namun juga kualitas belanja. Dia juga mengingatkan hal ini harus dikawal dan dievaluasi agar hasilnya terasa di masyarakat.

"Saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian bapak ibu menteri kepala lembaga, kepala daerah serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan," tutur dia.

"Hal ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," sambung Jokowi.