Liputan6.com, Jakarta - Partai politik masih sibuk melakukan konsolidasi politik untuk menguatkan bangunan koalisi Pilpres 2024. Para ketua umum partai masih saling tunggu melihat dinamika koalisi Pilpres 2024.
Dinamisnya bangunan koalisi partai untuk Pilpres 2024 dinilai terpengaruh dari sejumlah variabel politik. Termasuk salah satunya efek Jokowi yang secara langsung atau tidak langsung terhadap dinamika partai dalam menentukan langkah koalisi partai.
Baca Juga
“Jokowi menentukan karena efek dari basis pendukung. Jokowi memiliki pengaruh separuh pemilih di Indonesia 2014, 2019. Praktis Jokowi memiliki basis pemilih mayoritas,” kata Peneliti politik Poltracking Indonesia, Arya Budi di Jakarta, Rabu (4/7/2023).
Advertisement
Berdasarkan data KPU, Pada 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara mayoritas memperoleh suara sebesar 53,15 persen, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan suara sebesar 46,85 persen. Sementara, pada 2019 Jokowi-Ma’ruf memperoleh 55,50 persen, dan pasangan Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga memperoleh 44,50 persen.
Jokowi dinilai memiliki pengaruh sosial yang berdampak pada elektoral partai pada koalisi. Selain itu, massa militan pendukung Jokowi berpotensi memberikan insentif elektoral bagi kandidat sehingga menjadi magnet partai untuk berkoalisi Pilpres 2024.
“Ketika Jokowi dianggap dekat atau Jokowi dianggap mendukung meskipun secara gesture, tidak verbal maka kandidat ini akan mendapat limpahan pemilih Jokowi, elektabilitasnya naik kemudian partai mendekat. Ini efek tidak langsung Jokowi,” jelasnya.
Kemudian, pengaruh Jokowi terhadap penentuan koalisi berpengaruh kuat lantaran sebagai Presiden yang masih menjabat. Jokowi dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap penentuan koalisi terhadap partai yang masih bergabung di pemerintahan.
Efek Jokowi Terhadap Koalisi
“Kedua, efek Jokowi terhadap koalisi dia adalah the sitting president dengan plakat negara yang bahkan partai tidak memilikinya. Dia komando tertinggi, dia punya akses informasi-informasi negara di banyak bidang di ekonomi dan seterusnya. Hal ini yang secara langsung bagi partai-partai yang sekarang ada di pemerintahan,” ungkapnya.
Menurutnya, Jokowi praktis adalah pemimpin dari para ketua umum yang sekarang berkoalisi partai-partai yang menjadi menteri. Arya juga memandang Jokowi memiliki sumber kekuasaan atas partai yang sekarang menjabat sebagai menteri di pemerintahan.
Advertisement