Hubungan DPP - Dewan Pakar Menghangat, Posisi Airlangga Sebagai Capres Golkar Digoyang?

Liputan6.com, Jakarta Hubungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Dewan Pakar tengah menghangat. Kondisi ini dipicu oleh sikap DPP yang dianggap tidak jelas menentukan arah dukungan dalam Pilpres 2024. Padahal, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Tetapi belum juga ada keputusan soal capres yang didukung.

"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," jelas Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam ketika dihubungi, Minggu (9/7/2023).

Ketidakjelasan dan ketidakpastian arah partai mempengaruhi mesin Golkar di bawah. Menurut Ridwan, hal tersebut malah membuat Golkar di bawah menjadi loyo.

"Karena ini kan banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu. Kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo. Sehingga hasil surveinya turun terus," jelasnya.

"Jadi, ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar, karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nahkodanya kan akan ke mana," tegas Ridwan.

Ɨa menyebutkan Dewan Pakar mengusulkan akan melakukan muyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk evaluasi terhadap putusan munas yang menyatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Golkar.

"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan," kata Ridwan pada wartawan, dikutip Senin 10 Juli 2023.

Menurut Ridwan, dengan adanya munaslub maka terbuka peluang Golkar mendukung nama lain menjadi calon presiden.

"Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.

Tak hanya itu, Munaslub juga berpeluang untuk pergantian capres.

"Berpeluang juga karena munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," jelas Ridwan.

Menurut Ridwan, keputusan munas membuat kader terikat harus mendukung Airlangga meski sebanarnya ada yang tidak ingin mendukung Airlangga. Oleh karena itu menurutnya harus dihentikan.

“Nah ini harus diakhiri lah, pembodohan kader, jadi kader partai ini nanti jadi kader palsu semua ini. hatinya tidak mendukung tapi mulutnya: Airlangga Hartarto presiden tapi hatinya enggak,” kata dia.

“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar. Maka saya pernah mengeluarkan statement meminta Airlangga mengundurkan diri dari kabinet pada tanggal 29 Juli kan sudah beredar viral itu,” pungkasnya.

Partai Golkar menegaskan tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengubah keputusan Munas 2019. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, tidak ada rencana mengubah keputusan soal calon presiden.

"Sudah putus ya jadi tidak mungkin diubah lagi, tidak ada Munaslub," ujar Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/7/2023).

Menurut Dave, keputusan Munas sudah final yang berarti calon presiden (capres) Golkar satu-satunya adalah Airlangga Hartarto.

"Memang itu salah satu harapan kita untuk mencalonkan pak Airlangga sebagai calon presiden kita," kata Dave.

Menurut Dave, rapat Dewan Pakar pada Minggu, 9 Juli 2023, di Kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono bukan rapat resmi yang memiliki keputusan mengikat. "Itu silaturahmi yang biasa dilakukan rutin untuk membahas isu-isu terkini,” kata dia.

Dave menegaskan keputusan Dewan Pakar hanya berupa masukan, bukan keputusan final. Termasuk bila ada keputusan terkait pergantian capres atau Ketum.

"Dewan Pakar itu kan memberikan masukan, apabila masukannya itu dinilai tepat dengan kebijakan partai pasti akan diambil,” kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana muswarah nasional luar biasa (Munslub) oleh partainya yang beragendakan pergantian ketua umum.

“Tidak ada, agendanya bukan itu,” tegas Airlangga saat dijumpai di Istana Negara Jakarta, Senin (10/7/2023),

 Airlangga hanya memastikan, forum tertingi dari partainya saat ini adalah rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan (rapim) dan muswarah nasional (munas). 

“Forum tertinggi, rakernas, rapim, munas,” dia menandasi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bakal menggagalkan pencalonan presiden Airlangga Hartarto, sesuai dengan keputusan Munas 2019.

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini mengaku tegak lurus dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya sama jawabannya, sama dengan yang Pak Airlangga sampaikan. Saya senada dengan Pak Airlangga (tidak ada Munaslub),” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/7/2023).

Bamsoet mengaku belum mendengar adanya kabar Munaslub Golkar. Namun demikian ia menyebut Dewan Pakar memiliki kewenangan untuk menggelar evaluasi.

"Itu adalah kewenangan Dewan Pakar,” kata Bamsoet.