Demo RUU Kesehatan di DPR, Polisi Siapkan Pengamanan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah massa dari berbaga organisasi profesi mengadakan aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR pada Selasa (11/7/2023). Mereka menentang pengesahan RUU Kesehatan. DPR menjadwalkan pengesahan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 hari ini.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menerangkan, pihaknya telah menyiapkan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung. Sebanyak 800 personel dikerahkan ke lokasi.

"Persiapan pengamanan seperti biasa. Kami turunkan 8 Satuan Setingkat Kompi (SKK) iya (total 800 personel)," kata dia kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Komarudin menerangkan, pihaknya juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas. Namun, penerapan situasional tergantung volume kendaraan di sekitar lokasi. Sejauh, ini arus lalu lintas terpantau masih normal.

"Kalaupun nanti dibutuhkan pengalihan kita akan alihkan. Sejauh ini masih normal. Artinya tidak ada jalur tertutup," ujar dia.

"Manakala nanti massa nya banyak, tentu kita berharap ada satu atau dua lajur arteri yang bisa digunakan. Kalaupun nanti jumlahnya banyak dan memang harus memenuhi jalan. Kami juga akan mengupayakan supaya jalur busway bisa tetap digunakan. Manakala tidak bisa, karena masa banyak sekali. Maka yang dari arah timur, akan kami alihkan ke Gerbang Pemuda," Komarudin menandaskan

Adapun, 5 organisasi profesi yang menyampaikan demo yakni PB IDI, PPNI, IBI, IAI, PDGI yang dikoordinir okeh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mereka membawa tuntutan bertajuk Aksi Selamatkan Kesehatan Rakyat Indonesia di depan Gedung DPR RI.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan bakal disahkan DPR pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 hari ini, Selasa (11/7/2023). 

"Acara, (1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan," demikian surat undangan yang diterima.

Selain RUU Kesehatan, rapat Paripurna juga beragendakan penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Paripurna juga membahas RUU Desa yang telah dirampungkan Baleg untuk menjadi RUU Usul DPR RI.

"(3) Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI," demikian isi undangan tersebut.

Sebelumnya, sulitnya RUU Kesehatan Omnibus Law diterima sejumlah pihak diakui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada sesi dialog Menkes Bicara Rapor Pandemi Hingga Polemik RUU Kesehatan pada Senin, 3 Juli 2023.

Padahal, menurut Budi Gunadi, UU Kesehatan di Indonesia memang harus diperbaiki lantaran sudah tertinggal jauh.

"Begitu kita lihat undang-undang kita udah jauh tertinggal ya. Teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak 'pemain,' banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang, Pak gap kita dengan luar negeri jauh. Itu sebabnya kenapa orang kita pada pindah ke luar negeri," terangnya.

"Sulit diterima oleh para 'pemain' biasanya, sudah sulit terima (RUU Kesehatan)."