Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pemprov DKI Ingin Jakarta Berfokus Jadi Kota Pengembangan Jasa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan haluan setelah Jakarta harus melepaskan status ibu kotanya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini dibahas pada saat forum Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) and ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut, dalam skema baru itu, Jakarta akan berfokus pada pusat bisnis yang berfokus pada pengembangan sektor jasa.

Menurutnya, apabila Jakarta dibangun sebagai kawasan industri, hal itu tidak memadai lantaran keterbatasan lahan dan pemukiman yang telah padat.

"Kita mungkin lebih akan ke arah kota jasa, ya, karena kalau kita bicara masalah industri, tentunya kita memerlukan space yang cukup luas. Kemudian, jangan sampai juga nantinya akan memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat yang akan menimbulkan gangguan kesehatan dan lain sebagainya," ungkap Joko di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa, (1/8/2023).

Selain pembahasan mengenai nasib Jakarta, pertemuan kepala daerah dan walikota Se-ASEAN itu juga menggelar diskusi mengenai pengembangan ibu kotanya. Diharapkan dari diskusi, negara yang tergabung dalam ASEAN itu dapat mengadopsinya, termasuk Indonesia.

Joko mengatakan pada intinya pembangunan ibu kota tentu akan diadopsi dengan mencakup pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.

"Pembangunan berkelanjutan sustainable development goals ini yang sedang kita sedang kita bangun dan upayakan. Kita tata betul bahwa sumber daya yang kita miliki akan kita distribusikan ke periode-periode di mana kita itu saat ini berada," ungkap dia.

Lebih lanjut, terkait dengan hasil dari pada forum rangkaian acara KTT ASEAN 2023 nantinya diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berujar terselenggaranya acara tersebut diharapkan akan menjadikan kota-kota di ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Terkhususnya ditengah-tengah tantangan Global.

"Kami selaku pemerintah kota dan daerah di asia tenggara memiliki sebuah tujuan untuk mendukung keberlanjutan relevansi asean dalam dalam merespons tantangan kawasan dan global," tutur dia.

"Kami percaya pembangunan kota yang berkelanjutan akan mendukung tujuan kita bersama memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhana ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN dan dunia," sambungnya.

Selain itu, dirinya meminta agar pihak pemerintah pusat selalu pemegang Keketuaan ASEAN pada tahun ini dapat turut andil dan menampung aspirasi para delegasi dari belahan negara ASEAN.

"Kami mohon kiranya pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN tahun ini berkenan menerima aspirasi kota-kota di ASEAN yang dibahas dalam MGMAC dan AMF 2023," pungkasnya.

Sekedar informasi MGMAC adalah wadah bagi para pemimpin ibu kota negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan gagasan dan praktik pengembangan, serta sebagai mekanisme untuk memperkuat kolaborasi di antara kota-kota tersebut.

Pada tahun ini, MGMAC diketuai oleh Gubernur Phnom Penh Khuong Sreng (Kamboja) dan dihadiri oleh sejumlah gubernur, wali kota, serta pejabat tinggi, di antaranya adalah Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt (Thailand), Wali Kota Nay Pyi Taw Tin Oo Lwin (Myanmar), Direktur Urusan Komunitas Sekretariat ASEAN Lee Yoong Yoong dan Sekretaris Jenderal UCLG-ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com