Rapat Pleno KKIP, Prabowo Subianto Singgung soal Belanja Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI melaksanakan kegiatan Rapat Pleno KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). Menhan RI Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite KKIP memimpin rapat.

oleh Winda Nelfira diperbarui 03 Agu 2023, 19:00 WIB
Diterbitkan 03 Agu 2023, 19:00 WIB
Menhan RI Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite KKIP memimpin rapat
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI melaksanakan kegiatan Rapat Pleno KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). Menhan RI Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite KKIP memimpin rapat. (Foto: Dokumentasi Kementerian Pertahanan RI).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI melaksanakan kegiatan Rapat Pleno KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). Menhan RI Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite KKIP memimpin rapat.

Rapat dihadiri Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Rapat Pleno KKIP berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI) Gedung Jendral Sudirman Kemhan RI, Jakarta Pusat.

Prabowo menekankan agar KKIP senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan. Hal ini, kata dia juga sesuai mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Prabowo, Presiden Jokowi mengarahkan, bahwa paradigma belanja pertahanan harus menjadi suatu investasi sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

"Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional," kata Prabowo.

Prabowo melakukan berbagai dialog interaktif dengan para peserta rapat, yaitu pejabat pemerintah yang terkait dengan pembinaan industri pertahanan, pelaku Industri Pertahanan dan Pengguna Alpalhankam.

 

Kesiapan dan Kendala

Prabowo ingin mengetahui kesiapan dan kendala dalam mengimplementasikan arahan-arahan dari Presiden Jokowi.

Selain itu, Prabowo juga menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista.

"Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista," ujar dia.

Adapun Rapat Pleno 2023 ini bertujuan sebagai persiapan untuk laporan kepada Presiden Jokowi selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP yang akan diselenggarakan pada akhir 2023.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya