5 Upaya Bakal Dilakukan Heru Budi Usai Ratas dengan Presiden Jokowi Tekan Polusi Udara Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Buruknya kualitas udara di kawasan Jabodebek juga menyita perhatian Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru Budi menggelar Rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Menurut Heru Budi, dalam rapat terbatas juga dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota. Pasalnya, belakangan polusi udara Jakarta tengah memburuk.

Heru Budi menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).

Selain itu, Heru Budi mengusulkan, kendaraan bermotor 2.400 Cc di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Dia menilai, langkah tersebut sebagai salah satu upaya menekan emisi dari kendaraan yang menyebabkan polusi udara.

"Kami usulkan, di Jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru.

Berikut sederet pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai ikuti Rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat bahas polusi udara buruk Jakarta dihimpun Liputan6.com:

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar Rapat terbatas (Ratas) peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Heru mengatakan, dalam rapat terbatas juga dibahas mengenai penerapan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota. Pasalnya, belakangan polusi udara Jakarta tengah memburuk.

Heru menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).

Selain itu, menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.

"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," ucap dia.

Lalu Heru Budi mengusulkan, kendaraan bermotor 2.400 Cc di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Menurut Heru, langkah ini sebagai salah satu upaya menekan emisi dari kendaraan yang menyebabkan polusi udara.

"Kami usulkan, di Jakarta untuk kendaraan 2400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru.

Berikutnya, Heru menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah lainnya untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota, seperti menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Heru menambahkan, sejak menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta 17 Oktober 2022 lalu, dia telah menanam total sekitar 216 ribu pohon di berbagai wilayah DKI.

"Tadi juga diminta Bu Menteri LHK diperintahkan Pemda mengetatkan uji emisi dan aturan sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan di titik tertentu bekerja sama dengan Dishub dan Polda Metro, dan KLHK," kata dia.

Lalu, Heru Budi mengimbau sektor swasta menerapkan hybrid working atau pencampuran antara work from office (WFO) dan work from home (WFH). Hal ini merupakan salah satu upaya menyelesaikan masalah polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta.

"Nah swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak Covid-19 aja," kata Heru Budi.

Dia mengatakan kebijakan hybrid working untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta. Heru sendiri akan menerapkan kebijakan hybrid working ke PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. WFH itu 50 persen-50 persen atau 40 persen-60 persen untuk mengurangi kegiatan hari hari di Pemda DKI," jelas Heru Budi.