Pemprov DKI Akan Diskusi dengan Jokowi Terkait Wacana 4 in 1

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, ia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas usulan 4 in 1 di Ibu Kota.

Ia menambahkan, akan banyak yang didiskusikan terkait kebijakan ini. Sebab, kebijakan 3 in 1 yang lalu gagal dan digantikan dengan ganjil genap.

"Belum, belum ngomong-ngomong. Nanti setelah ketemu Bapak Presiden, banyak lah (yang dibahas), 3 in 1 juga gagal kan, nanti ada joki segala macam. Itu baru wacana," kata Heru kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (19/8/2023).

Nantinya, pertemuan tersebut akan dilakukan menyesuaikan jadwal Jokowi usai kegiatan di luar negeri.

"Ya setelah beliau ada kunjungan ke luar negeri, nanti kembali kita bahas," ujar Heru.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mempertimbangkan menerapkan sistem 4 in 1 atau minimal empat orang dalam satu mobil untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda empat.

Hal ini salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

"Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).

"Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun," sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, sektor transportasi jadi penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut data yang dipegangnya saat ini, sektor transportasi memang jadi kontributor utama penyebab polusi udara bertebaran di langit Jakarta. Namun, Luhut bakal terus mengkaji keabsahan datanya.

"Paling besar transportasi. Tapi kita sekarang cek ulang, kita minta untuk melihat lagi. Tapi kalau dari data kami sekarang, transportasi paling banyak kontribusinya," ujar Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Sebagai tindak lanjut, ia mengatakan, pemerintah bakal memperketat uji emisi suatu kendaraan. Nantinya, penentuan lolos uji emisi tidak lagi soal tahun pembuatan saja.

"Misalnya mobil kamu bukan dilihat tahunnya, tapi kita lihat kau punya emisi karbon itu. Kalau tiga kali gagal (lolos uji emisi), ya tidak boleh maju lagi," tegas Luhut.

Luhut tidak mau mentolerir pihak yang bermain-main soal polusi udara. Oleh karenanya, ia meminta semua bergandengan tangan untuk mengikuti himbauan pemerintah.

"Karena tadi particulate matter (PM2,5) bisa kena kau jantung, kanker pernapasan. Kalau orang bikin gini kena kan enggak ada pangkat, enggak ada jabatan, jenderal kopral, menteri, presiden, siapa pun bisa kena," imbuhnya.

"Enggak ada agama kau apa, suku kau apa, semua bisa kena, anak kecil, orang tua. Jadi kita semua harus kompak. Jadi apapun yang nanti diberikan pemerintah semua harus nurutin. Karena kalau tidak kita korbannya," pinta Menko Luhut.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com