Ini Permintaan Menkominfo ke OJK Terkait Judi Online

Menteri Budi Arie Setiadi telah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada 18 September 2023. Surat itu berisi permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online.

oleh stella maris diperbarui 20 Sep 2023, 18:23 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2023, 18:20 WIB
Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan posisi Johnny G. Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi BTS 4G. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Kasus judi online hingga hari ini masih terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memblokir rekening bank terkait judi online, guna mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

"Kementerian Kominfo melakukan berbagai upaya penanganan konten melalui mekanisme patroli siber dan pengumpulan laporan masyarakat. Salah satu output dari penanganan tersebut yakni ditemukannya rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online," ujarnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Menteri Budi Arie Setiadi telah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada 18 September 2023. Surat itu berisi permohonan  pemblokiran rekening bank terkait judi online.

"Kami memohon kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan jasa keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk memerintahkan Penyelenggara Jasa Keuangan agar memblokir rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online," tutur Menkominfo.

Untuk informasi, sejak 17 Juli-17 September 2023, Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 109.090 konten judi online dan 92 konten penipuan.  Selain itu, Kementerian Kominfo telah menemukenali rekening terkait perjudian sebanyak 1.931 rekening. Pemblokiran rekening terkait judi online merupakan upaya menciptakan ruang digital yang bersih dari judi online maupun judi slot sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya