Liputan6.com, Jakarta - Netralitas TNI-Polri kembali diuji, bahkan menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Fenomena ini terjadi setelah sejumlah purnawirawan berbeda pilihan dan dukungan politik, terutama terkait calon presiden.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md turut menyoroti hal itu. Menko Mahfud mengingatkan isu purnawirawan yang terjun dalam politik praktis menjadi salah satu titik kerawanan dalam menjaga netralitas TNI-Polri.
Baca Juga
"Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ujar Menko Mahfud Md di Jakarta, Rabu 27 September 2023.
Advertisement
Mahfud Md menekankan, netralitas TNI-Polri sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.
"Karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan Parpol, bukan untuk kepentingan pokok," Menko Polhukam menambahkan.
Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu. "Kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat memengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil pemilu," Mahfud menggarisbawahi.
Bukan hanya Menko Polhukam yang menyoroti kerentanan isu netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024. Sejumlah petinggi TNI maupun Polri pun telah menegaskan perlunya netralitas. Bagaimana ragam tanggapannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
Infografis Menko Mahfud Md Sentil Isu Netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024
Advertisement