Sahroni Minta Polisi Usut Tuntas Masalah di Seruyan Kalteng

Liputan6.com, Jakarta Terjadi kekerasan dan penggunaan senjata api oleh aparat dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meresponsnya.

Politikus NasDem tersebut pun langsung meminta Kapolda Kalteng untuk segera menginvestigasi kasus ini.

"lebih baik Pak Kapolda Kalteng langsung turun tangan handle investigasi kasus ini dengan terang benderang, karena nama baik institusinya dipertaruhkan," kata dia dalam keterangannya, Rabu (10/10/2023).

Sahroni menuturkan, dirinya ingin pihak kepolisian melakukan pendalaman terlebih dahulu dan tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan.

"Karena dari yang sudah-sudah, walaupun persiapan dan instruksi sudah jelas, tapi terkadang masih terdapat oknum aparat yang bertindak di luar kendali saat di lapangan. Untuk itu, saya minta pihak kepolisian tidak gegabah keluarkan pernyataan, selidiki dulu saja secara maksimal," jelas dia.

Terakhir, dirinya berpesan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh daerah, agar tetap mengedepankan pendekatan humanis saat meredam aksi massa. Karena bagaimana pun situasinya, mereka tetap masyarakat Indonesia yang harus diayomi.

"Situasi di lapangan ini kan dinamis, banyak hal-hal bisa terjadi. Tapi bagi aparat, tidak boleh ada kata lepas kendali, harus tetap humanis dan bertindak sesuai SOP," katanya.

Amnesty Internasional Indonesia merespons kekerasan dan penggunaan senjata api oleh aparat dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid.

"Kami mengecam penggunaan kekerasan yang terjadi antara aparat negara dengan warga sipil terkait konflik agraria, kali ini terjadi di Seruyan, sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka serta puluhan warga sempat ditangkap. Kami menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dalam insiden tersebut, dan kami berharap kesembuhan bagi mereka yang terluka," ujar Usman melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Ia menilai, pihak yang berwenang harus melakukan penyelidikan yang adil sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Lalu, melihat apakah ada tindakan yang tidak sesuai protokol dan standar.

"Adili dan hukum aparat-aparat yang terlibat dalam pengerahan kekuatan berlebihan terhadap warga di Seruyan hingga memakan korban jiwa dan luka-luka. Terutama aparat yang memberi perintah 'bidik di bagian kepalanya' yang jelas diarahkan kepada penduduk sipil," ucap Usman.

Dia pun mendorong kepada pihak yang terlibat dalam isu agraria seperti di Seruyan untuk kembali mempertimbangkan mulai dari pendekatan, hingga solusi yang adil.

Pertimbangan ini, menurut dia, dilakukan untuk meminimalisir konflik dan tidak merugikan masyarakat lokal yang akan terdampak.

"Pendekatan konstruktif adalah satu-satunya cara untuk mengatasi konflik agraria yang mempengaruhi masyarakat lokal dan petani setempat, termasuk pelibatan bermakna masyarakat lokal yang terdampak perkebunan sawit di Seruyan," jelas Usman.

Sebelumnya, satu dari tiga orang dikabarkan tewas diduga akibat tertembak polisi saat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu 7 Oktober 2023.

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji membenarkan adanya kejadian itu. Ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan proses investigasi terkait insiden penembakan tersebut.

"Untuk berkaitan dengan penembakan nanti kita sedang melakukan investigasi tim dari Propam. Tim Irwasum sedang melakukan investigasi, tunggu hasilnya nanti kita sampaikan," jata Erlan saat dihubungi, Minggu 8 Oktober 2023.

Transparan

Erlan memastikan pihaknya akan transparan dalam mengusut kasus seorang warga yang diduga tertembak polisi.

Pihaknya akan menjatuhkan sanksi apabila benar anggotanya menyalahi prosedur pengamanan.

"Apabila ada pelanggaran anggota tentu nanti kita tindak tegas. Tim sedang melakukan investigasi apabila nanti ada kesalahan, baik itu personel ataupun ada oknum kita lakukan penindakan terhadap personel tersebut," ujar Erlan.